Home »

Lutim

Honorer K2 Minta Diangkat Jadi Upah Jasa, Begini Kata Ketua Komisi I DPRD Luwu Timur

Khusus honorer guru kelas, jika diangkat sebagai upah jasa agar diberikan tambahan insentif dari dana BOS dalam bentuk pembagian silang.

Honorer K2 Minta Diangkat Jadi Upah Jasa, Begini Kata Ketua Komisi I DPRD Luwu Timur
ivan ismar/tribunlutim.com
Ketua Komisi I DPRD Luwu Timur, Sarkawi A Hamid 

Laporan Wartawan TribunLutim.com, Ivan Ismar

TRIBUNLUTIM.COM, MALILI - Anggota dewan meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Luwu Timur memperhatikan nasib pegawai honorer kategori 2 (K2). Hal tersebut menanggapi aduan Forum Honorer Kategori 2 (FHK2) Luwu Timur, Senin (14/5/2018).

"Tenaga honorer perlu mendapatkan perhatian," kata Ketua Komisi I DPRD Luwu Timur, Sarkawi A Hamid kepada TribunLutim.com, Selasa (15/5/2018).

Sarkawi mengusulkan agar honorer pendidikan yang sudah lama mengabdi dapat diangkat menjadi tenaga upah jasa. "Saya yakin jika honorer diangkat (upah jasa), APBD tidak akan jebol," ujarnya.

Khusus honorer guru kelas, jika diangkat sebagai upah jasa agar diberikan tambahan insentif dari dana BOS dalam bentuk pembagian silang.

Namun, ia juga meminta Badan Kepegawaian Pendidikan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Luwu Timur agar melakukan verifikasi pengangkatan upah jasa dan memprioritaskan honorer lama mengabdi.

"Memang saat ini Kabupaten Luwu Timur masih kekurangan pegawai terutama guru dan tenaga teknis lainnya," katanya.

Baca: Pegawai K2 Luwu Timur Mengabdi 15 Tahun Minta Diangkat Jadi Upah Jasa

Baca: Honorer Sabar Ya! Ini Alasan Menteri Kenapa Harus Lewat Tes CPNS, Usia Di atas 35 Gimana?

"Kami mengusulkan kepada pemda agar melakukan analisa kebutuhan pegawai dan verifikasi terkait pengangkatan Upah Jasa," lanjutnya.

Sebagai informasi, ada 395 pegawai K2 di Luwu Timur. Sementara 290 orang belum berstatus upah jasa dengan jenjang pengabdian yang bervariasi ada sampai 15 tahun.

DPRD juga akan terus memantau perkembangan pembahasan revisi rancangan UU ASN Nomor 5 tahun 2014 yang tengah menjadi pembahasan Kemenpan dan DPR RI.

Pasalnya RUU ASN menjadi harapan besar bagi tenaga honorer K2 agar segera diangkat menjadi ASN berdasarkan dengan masa pengabdian secara terus menerus tanpa putus.

"Kami akan mensupport perjuangan kawan-kawan (tenaga honorer) semua," ucapnya.

Sebelumnya, Pegawai Kategori 2 (K2) Kabupaten Luwu Timur berharap pemerintah kabupaten (pemkab) mengangkatnya jadi pegawai upah jasa.

Itu disampaikan Ketua Forum Honorer Kategori 2 (FHK2) Luwu Timur, Muh Hukama dalam rilisnya kepada TribunLutim.com, Selasa (15/5/2018).

Ia meminta agar pemkab memperhatikan dan mengangkat tenaga honorer menjadi tenaga upah jasa. "Peningkatan kesejahteraan tenaga honorer agar menjadi perhatian serius," katanya.(*)

Penulis: Ivan Ismar
Editor: Hasriyani Latif
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help