Begini Cara BKPRS Dorong Sulawesi Jadi Penyangga Pangan Nasional

Tujuan dari seminar tersebut adalah sebagai implementasi program kerja BKPRS periode 2016-2019, yakni mendorong pengembangan sektor pertanian

Begini Cara BKPRS Dorong Sulawesi Jadi Penyangga Pangan Nasional
HANDOVER
BKPRS menggelar seminar bertema "Memantapkan Sulawesi sebagai Penyangga Pangan Nasional". 

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Badan Kerjasama Pembangunan Regional Sulawesi (BKPRS) gencar mendorong terlaksananya program pembangunan di wilayah Sulawesi melalui ajang diskusi ilmiah.

Bertempat di Hotel The Rinra, Jalan HM Daeng Patompo, Kota Makassar, BKPRS menggelar seminar bertema "Memantapkan Sulawesi sebagai Penyangga Pangan Nasional".

Kegiatan itu menghadirkan Kepala Pusat Ketersediaan dan Kerawanan Pangan Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian, DR Benny Rachman, Kepala Bidang Perencanaan Infrastruktur II Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah, DR Ir Maulidya Indah Junica.

Serta Guru Besar Fakultas Pertanian Universitas Hasanuddin (Unhas) Makassar, Profesor Ambo Ala, dan sebagai moderator, yakni pelaksana tugas Sekretaris Jenderal BKPRS Profesor Aminuddin Ilmar.

Baca: April 2018, Ekspor Sulsel Capai USD 90,34 Juta

Dalam sambutannya, Prof Aminuddin Ilmar mengatakan, tujuan dari seminar tersebut adalah sebagai implementasi program kerja BKPRS periode 2016-2019, yakni mendorong pengembangan sektor pertanian.

"Ini juga merupakan misi BKPRS yaitu menjalin kerjasama dalam memelihara dan menempatkan keunggulan lokal masing-masing wilayah untuk melahirkan keunggulan regional dan juga berperan sebagai perekat perekonomian kawasan Timur Indonesia sebagai perekat ketahanan ekonomi nasional," ujarnya dalam rilis tertulis kepada TribunTimur.com, Selasa (15/5/2018).

Sementara itu, dalam pemaparannya di acara seminar itu, Benny menyampaikan sejumlah hal yang meliputi grand design Indonesia lumbung pangan dunia 2045, kondisi ketersediaan pangan nasional Sulawesi, serta terobosan dan inovasi pertanian modern.

Dia menyebutkan, perkembangan jumlah penduduk Indonesia pada 2014-2018 sebesar 12,8 juta jiwa dengan tingkat kebutuhan tambahan pangan sebanyak 1,7 juta ton beras.

Benny menjelaskan, surplus padi tahun lalu di enam provinsi di wilayah Sulawesi.

Di antaranya Sulawesi Selatan dengan tingkat ketersediaan 3,63 juta ton, dan tingkat konsumsi sebesar 995.000 ton, sedangkan Sulawesi Tenggara dengan tingkat ketersediaan 460.000 ton, dan tingkat konsumsi sebesar 298.000 ton.

Baca: Mantan Pejabat Dinas Pertanian Maros Dijebloskan ke Lapas Kandeapi

Adapun Maulidyah Indah Junica, dalam materinya, ia menguraikan struktur ketahanan pangan mandiri dan berkelanjutan, swasembada karbohidrat dan protein, hingga tingkat kesejahteraan petani.

Dimulai dari pengembangan infrastruktur pertanian, pembangunan sumber daya manusia yang cerdas dan unggul, pemenuhan produk pertanian berstandar internasional, modernisasi industri pertanian, dan peningkatan daya saing global produk pangan pertanian.

Lain halnya dengan Prof Ambo Ala, menurutnya, boleh saja menunda pembangunan kecuali pembangunan ketahanan pangan karena pangan adalah kebutuhan manusia, serta ketahanan pangan adalah benteng terakhir ketahanan nasional.

"Kepedulian terhadap pangan meliputi kedaulatan pangan, infrastruktur, pengadaan sarana produksi pertanian. Kedaulatan pangan adalah hak setiap orang terhadap makanan sehat dan sesuai budaya yang dihasilkan melalui metode berkelanjutan yang ramah lingkungan dan ekologis,"tutur Prof Ambo Ala.(*)

Editor: Mahyuddin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help