Pilwali Makassar 2018

Sengketa Pilwali Makassar Harus Selesai 30 Hari Sebelum Pencoblosan, Ini Penjelasan KPU

Rakor ini bersamaan dengan konsultasi Ketua KPU Makassar, Syarief Amir ke KPU RI.

Sengketa Pilwali Makassar Harus Selesai 30 Hari Sebelum Pencoblosan, Ini Penjelasan KPU
sanovra/tribuntimur.com
Suasana sidang musyawarah penyelesaian sengketa pilwali Makassar yang dipimpin oleh Nursari, ketua Bawaslu Makassar di kantor Bawaslu , Makassar. 

Laporan Wartawan Tribun Timur, Hasim Arfah

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Makassar menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) membahas mengenai desain surat suara di Hotel Grand Clarion Makassar, Jl AP Pettarani, Makassar, Sulsel, Senin (14/5/2018) malam.

"Malam ini baru rakor teknis desain surat suara di Clarion," kata Komisioner KPU Makassar, Andi Syaifuddin.

Rakor ini bersamaan dengan konsultasi Ketua KPU Makassar, Syarief Amir ke KPU RI.

Andi mengatakan sengketa Pilkada itu harus selesai paling lambat 30 hari sebelum hari hari pencoblosan, 27 Juni 2018.

Baca: KPU Makassar Konsultasikan Putusan Panwas ke Pusat

"Yang jelas di undang-undang 10 Tahun 2016 ditegaskan, sengketa Pilkada sudah harus selesai 30 hari sebelum hari H," katanya.

Artinya, sengketa Pilkada harus selesai paling lambat akhir bulan ini.

Sebelumnya, Panitia Pengawas (Panwas) Kota Makassar memutuskan dan memerintahkan supaya pasangan Danny Pomanto-Indira Mulyasari Paramastuti (DIAmi) kembali menjadi calon wali kota dan wakil wali kota.

Mahkamah Agung (MA) sudah memutuskan untuk mendiskualifikasi (DIAmi) karena melanggar pasal 71 ayat 3 undang-undang tahun 2016 Pilkada.

Namun, pada putusan Panwas menganggap DIAmi tidak melanggar pasal 71 ayat 3 undang-undang tahun 2016 Pilkada.(*)

Penulis: Muh. Hasim Arfah
Editor: Mahyuddin
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help