Pilwali Makassar 2018

Diterima Panwaslu Makassar, Gugatan DIAmi di MA Hanya Lima Hari

Panwaslu menerima permohonan DIAmi menjadi pasangan calon wali kota-wakil wali di Pilwali Makassar 2018.

Diterima Panwaslu Makassar, Gugatan DIAmi di MA Hanya Lima Hari
sanovra/tribuntimur.com
Suasana sidang musyawarah penyelesaian sengketa pilwali Makassar yang dipimpin oleh Nursari, ketua Bawaslu Makassar di kantor Bawaslu , Makassar, Minggu (13/5/2018). Dalam sidang tersebut kausa hukum dan relawan Danny Pomanto dan pasangannya, Indira Mulyasari Paramastuti melakukan sujud syukur karena Bawaslu Makassar mengabulkan permohonan pemohon Danny Pomanto dan pasangannya, Indira Mulyasari Paramastuti yang menggugat KPU Makassar karena telah mendiskualifikasinya sebagai kontestan Pilwalkot Makassar 

Laporan Wartawan Tribun Timur, Fahrizal Syam

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Panitia Pengawas (Panwas) Makassar akhirnya memutuskan musyawarah penyelesaian sengketa Pemilihan Wali kota dan Wakil Wali Kota Makassar 2018 di Sekretariat Panwas, Jl Anggrek Raya, Sulsel, Minggu (13/5/2018).

Panwaslu menerima permohonan DIAmi menjadi pasangan calon wali kota-wakil wali di Pilwali Makassar 2018.

Sebelumnya, pasangan DIAmi sudah di diskualifikasi. DIAmi didiskualifikasi atas putusan Mahkamah Agung (MA).

Selain memasukkan gugatan di Panwaslu Makassar, Kuasa Hukum DIAmi juga memasukkan gugatan ke Mahkamah Agung pada 2 Mei lalu terkait pendiskualifikasian mereka dari kontestasi Pilwali Makassar. Namun hanya berselang 5 hari, gugatan itu dicabut.

Baca: Panwaslu Makassar Kabulkan Gugatan DIAmi, Ini Kata Khaerul Mannan

"Memang setelah diterimanya gugatan permohonan kita di Panwas, maka gugatan kita di Mahkamah Agung juga sudah dicabut. Tapi kami sudah cabut perkara ini di sebelum KPU memasukkan jawaban ke MA, tanggal 7 Mei lalu," kata Kuasa Hukum DIAmi, Ahmad Rianto.

Ia mengatakan, tim Hukum DIAmi sebenarnya juga ingin menggugat di MA, namun seiring waktu mereka fokus di Panwaslu Makassar.

"Sebenarnya ini langkah yang dilakukan Tim Hukum DIAmi dalam rangka menghadapi putusan MA dengan diterbitkannya SK 64 oleh KPU. Inilah yang kemudian menjadi objek gugatan kami yang diajukan di Panwas. Sebenarnya ini kami juga mau gugat di MA, namun seiring waktu putusan Panwas ini lebih duluan selesai. Maka kemudian kami mencabut gugatan kami di MA," kata dia.

"Ini menjadikan putusan Panwaslu Makassar, memerintahkan KPU untuk menerbitkan SK pencalonan untuk dua pasangan calon. Pasangan Danny-Indira harus menjadi paslon kembali," tambahnya.

Baca: Gugatan DIAmi Dikabulkan, Tim Hukum Appi-Cicu: KPU Jangan Ikut Tersesat

Ahmad mengatakan, putusan Panwaslu sudah mengikat, maka harus dilaksanakan oleh KPU Makassar.

"Mau tidak mau KPU harus laksanakan itu. Kami kan sudah menghargai proses hukum, putusan MA nomor 250 sudah dieksekusi oleh KPU, maka kami juga pasti akan meminta keadilan agar KPU mengeksekusi putusan Panwas ini untuk memasukkan lagi DIAmi sebagai pasangan calon," tegasnya.

IA juga menyebut tak ada lagi jalan bagi KPU untuk mengajukan langkah hukum selanjutnya.

"Berdasarkan UU, karena ini adalah sengketa, dan sudah final dan mengikat di Panwaslu Kota Makassar, jadi sudah tak ada jalan," pungkasnya. (*)

Penulis: Fahrizal Syam
Editor: Mahyuddin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help