Pilkada Enrekang

VIDEO: KPU Enrekang Didemo, Komisioner Diminta Netral

Menuntut transparansi anggaran yang digunakan oleh KPU Enrekang dalam pelaksanaan Pilkada 2018.

Laporan Wartawan TribunEnrekang.com Muh Azis Albar

TRIBUNENREKANG.COM, ENREKANG -Selain di Mapolres Enrekang, Aliansi Orang Sulawesi (Alos) Penegak Demokrasi juga berunjuk rasa di Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Panwaslu Enrekang, Jumat (11/5/2018).

Dalam unjuk rasa di kantor KPU Enrekang, Koordinator Lapangan, Hendrianto Jufri, meminta komisioner KPU Enrekang netral dan tak memihak dalam gelaran Pilkada 2018.

Selain itu, Hendrianto juga menuntut transparansi anggaran yang digunakan oleh KPU Enrekang dalam pelaksanaan Pilkada 2018.

"KPU Enrekang mengelolah anggaran sebesar Rp 18,5 miliar, jadi anggaran itu harus tranasparan pengelolaannya jangan sampai disalahgunakan, apalagi saat ini hanya ada satu Paslon," kata Hendrianto Jufri.

Sementara, di Kantor Panwaslu Enrekang, pengunjuk rasa sempat terlibat saling dorong dengan aparat keamanan lantaran tidak puas dengan jawaban yang diberikan oleh Komisioner Panwaslu Enrekang.

Menurut Hendrianto Jufri, ada sejumlah pelanggaran Pilkada yang tidak digubris oleh Panwaslu Enrekang.

Selain itu, pengunjuk rasa juga mempertanyakan pelaksanaan Bimtek yang digelar Panwaslu di Kota Pare-pare tidak sesuai aturan.

Serta dasar hukum dan landasan Panwaslu dalam bertugas dan juga kinerja Panitia Pengawas Desa juga dipertanyakan oleh pengunjuk rasa.

Namun, pihak Panwaslu tak memberi jawaban yang memuaskan bagi pengunjuk rasa.

Alhasil, pengunjuk rasa meminta para Komisioner Panwaslu Enrekang beserta jajarannya untuk mundur dari jawabannya.

"Kami minta komisioner Panwaslu dan jajarannya mundur karena tak mampu mengemban amanah dengan baik dan bijak," tegas Hendrianto. (*)

Penulis: Muh. Asiz Albar
Editor: Suryana Anas
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help