Program Padat Karya Tunai di Kabupaten Polman Rawan Mark Up

Suyuti Idris Marrappa mengatakan, indikasi mark up terlihat pada analisa beberapa dokumen Rencana Anggaran Biaya (RAB)

Program Padat Karya Tunai di Kabupaten Polman Rawan Mark Up
nurhadi/tribunsulbar.com
Suyuti Idris Marrappa (baju hitam), Tenaga Ahli Madya Penanganan Masalah KPW 5 Provinsi Sulawesi Barat 

Laporan Wartawan TribunSulbar.com, Nurhadi

TRIBUNSULBAR.COM, MAMUJU - Program Padat Karya Tunai di desa yang bersumber dari Dana Desa (DD) yang dicanangkan oleh Presiden Jokowi di Kabupaten Polman rawan mark up (penggelembungan) anggaran.

Demikian kesimpulan yang lahir dari diskusi hasil temuan lapangan TA Madya KPW 5 Provinsi Sulawesi Barat dan TA Kabupaten di Kantor P3MD Kabupaten Polman, Rabu (8/5/18) yang disampaikan oleh Suyuti Idris Marrappa, TA Madya Penanganan Masalah KPW 5 Provinsi Sulawesi Barat.

Suyuti Idris Marrappa mengatakan, indikasi mark up terlihat pada analisa beberapa dokumen Rencana Anggaran Biaya (RAB) pengajuan DD tahap pertama sebesar 20 persen. Item analisa pada uraian kegiatan yang berkaitan dengan Bidang Pembangunan yang mewajibkan pengalokasian gaji (HOK) pekerja sebesar minimal 30 persen.

"Titik rawan penggelembungan pada item Besaran Penggajian HOK perhari dan Nilai setiap volume bangunan rabat beton,"kata Suyuti Idris Marrappa via whatsapp kepadda TribunSulbar.com, Kamis (10/5/2018).

Misalnya, kata dia, pada beberapa RAB dari desa yang berasal dari Kecamatan Limboro yang mencantumkan nilai setiap volume bangunan rabat beton dengan ukuran tebal 20 Cm (15 cm beton + 5 Cm pasir) dengan nilai sebagai berikut; Luas 2 Meter (berjalan) nilainya sebesar Rp 379.000,-, Luas 3 Meter nilainya sebesar Rp 738.000,-, Luas 4 Meter, nilainya sebesar Rp 817.000,- dan Luas 5 Meter, nilainya sebesar Rp 1.153.000,-

"Jika nilai tersebut dibandingkan dengan nilai harga dari Desa Tapua, Kecamatan Matannga, untuk jenis pekerjaan yang sama, nilai harganya untuk ukuran Luas 3 meter, nilai harganya sebesar Rp 493.340,- sampai dengan Rp 496.677,- Padahal posisi Desa Tapua lebih sulit dibandingkan dengan desa lainnya,"ujarnya.

Lanjutnya, demikian pula jika dibandingkan dengan nilai rabat beton pada pekerjaan sejenis yang bersumber dari APBD Kabupaten untuk Luas 4 Meter nilainya sekitar Rp 1.000.000,-. Termasuk didalamnya pembayaran pajak dan lainnya.

"Diskusi temuan lapangan ini adalah rangkaian kegiatan kunjungan lapangan TA Madya KPW5 Provinsi Sulawesi Barat yang diikuti oleh Koordinator Provinsi P3MD Sulawesi barat, TA Madya Pengelolaan Pengetahuan PID, TA Madya Penanganan Masalah dan seluruh TA Kabupaten Polman,"tuturnya.

Penulis: Nurhadi
Editor: Imam Wahyudi
Sumber: Tribun Timur
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help