Setahun Pimpin Sulbar, Begini Kritikan DPRD untuk ABM-Enny

Panitia Khusus (Pansus) DPRD Sulbar memberikan sejumlah catatan penting yang dituangkan dalam laporan akhir Pansus.

Setahun Pimpin Sulbar, Begini Kritikan DPRD untuk ABM-Enny
nurhadi/tribunsulbar.com
Gubernur Sulbar Ali Baal Masdar–Enny Angraeni Anwar (ABM-Enny) 

Laporan Waratwan TribunSulbar.com, Nurhadi

TRIBUNSULBAR.COM, MAMUJU - Gubernur Ali Baal Masdar dan Enny Anggraeni genap setahun memimpin Sulbar pada 12 Mei 2018.

Dalam satu tahun pemerintahannya,  pasangan ABM-Enny menuai banyak sorotan kalangan anggota Dewa Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulbar.

Panitia Khusus (Pansus) DPRD Sulbar tentang laporan keterangan pertanggungjawaban Gubernur Sulawesi Barat tahun 2017 memberikan sejumlah catatan penting yang dituangkan dalam laporan akhir Pansus.

Ditinjau dari sisi pemerintahan, keuangan daerah, barang milik negara, pendidikan, perekonomian, kesehatan, pertanian, pekerjaan umum dan aspek kepengawaian, Pansus secara rinci memberikan catatan berisi sorotan DPRD terhadap kinerja Gubernur tahun 2017.

Berdasarkan hasil pengawasan pada Biro Pemerintahan diketahui gubernur belum melaporkan pelaksanaan penyerahan Personel, Pendanaan, Sarana dan Prasarana dan Dokumen (P3D) di wilayah Provinsi Sulawesi Barat kepada Menteri Dalam Negeri.

Baca: Setahun Pimpin Sulbar, Ajbar Nilai ABM-Enny Gagal Menata Birokrasi

"Ini tidak sejalan dengan Surat Edaran (SE) Menteri Dalam Negeri Nomor 120/253/SJ tentang penyelenggaraan urusan pemerintahan, yang diminta kepada gubernur, melaporkan hasil pelaksanaan surat edaran tersebut setelah ditetapkan Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah," kata Ketua Pansus Ir Yahuda kepada TribunSulbar.com, Rabu (9/5/2018).

Dalam SE itu, lanjut Yahuda, jelas meminta kepada gubernur untuk melaporkan pelaksanaan SE kepada Menteri Dalam Negeri pada kesempatan pertama menjabat sebagai pimpinan daerah.

Yahuda menegaskan, pihak DPRD Sulbar merekomendasikan kepada Gubernur untuk memerintahkan Kepala Biro Pemerintahan untuk segera membuat laporan proses penyerahan P3D kepada Menteri Dalam Negeri.

Sementara dari sisi keuangan daerah, Pansus DPRD Sulbar juga menyoroti pemerintah provinsi Sulawesi Barat yang belum sepenuhnya menindaklanjuti hasil evaluasi rancangan APBD tahun 2017.

Halaman
12
Penulis: Nurhadi
Editor: Mahyuddin
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help