Setahun Jabat Gubernur Sulbar, Ini Warning DPRD untuk ABM

Warning itu didasarkan pada sejumlah catatan penting yang tertuang dalam laporan akhir Pansus

Setahun Jabat Gubernur Sulbar, Ini Warning DPRD untuk ABM
handover
Ketua Pansul Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur tahun 2017, Ir Yahuda di ruangan fraksi Demokrat DPRD Sulbar, Rabu (9/4/2018). 

Laporan Wartawan TribunSulbar.com, Nurhadi

TRIBUNSULBAR.COM, MAMUJU -Gubernur dan Wakil Gubernur Sulbar, Ali Baal Masdar - Enny Angraeny Anwar (ABM-Enny) genap memimpin Provinsi Sulawesi Barat pada 12 Mei 2018 mendatang. Keduanya dilantik Presiden RI Joko Widodo, di Istana Negara pada 12 Mei 2017 lalu, bersama Gubernur dan Wakil Gubernur Papua, Banten dan Kepulauan Bangka Belitung.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulbar, melalui Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur tahun 2017, memberikan warning atau peringatan kepada Ali Baal Masdar (ABM) jelang setahun menjabat sebagai Gubernur Sulbar.

Warning itu didasarkan pada sejumlah catatan penting yang tertuang dalam laporan akhir Pansus, sebagai sikap DPRD mulai dari aspek pemerintahan, keuangan daerah, barang milik negara, pendidikan, perekonomian, kesehatan, pertanian, pekerjaan umum dan aspek kepengawaian yang telah dibacakan di forum paripurna istimewa Selasa (8/5/2018) malam.

"Kami meminta pemerintah provinsi Sulawesi Barat dalam hal ini Gubernur Ali Baal Masdar, untuk memberikan tanggapan tertulis terhadap sejumlah rekomendasi yang tertuang dalam laporan Pansus,"kata ketua Pansus, Ir Yahuda, diruangan fraksi Demokrat DPRD Sulbar, Rabu (9/5/2018).

Yahuda mengatakan, Pansus DPRD Sulbar, memberikan tenggan waktu kepada Gubernur Sulbar untuk memberikan tanggapan hingga 60 hari sejak dibacakannya laporan tersebut, kepada pihak eksekutif melalui rapat paripurna istimewa.

"Bagi Pansus, wajib hukumnya pemerintah provinsi Sulbar untuk memberi tindaklanjut secara tertulis kepada DPRD, paling lambat 60 hari sejak rekomendasi itu dibacakan dalam rapat paripurna DPRD," tegas Yahuda yang juga ketua Fraksi Demokrat.

Anggota DPRD Dapil Mamasa itu mengungkapkan, jika catatan tersebut tak ditindak lanjuti dalam waktu yang ditentukan, DPRD Sulbar mengancam akan menggunakan hak interplasi terkait hal itu.

"Sekiranya tidak diindahkan, maka DPRD akan menggunakan hak interplasi sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang nomor 22 tahun 2003, tentang pemerintah daerah," ujarnya.

Penulis: Nurhadi
Editor: Suryana Anas
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help