Dua Tersangka Kasus Korupsi Dana Bedah Rumah Ditahan Kejari Bulukumba, Ini Kesalahannya

Kedua tersangka tersebut bakal dikenakan pasal 2 ayat 1 juncto pasal 18 Undang-undang No 31 tahun 1999

Dua Tersangka Kasus Korupsi Dana Bedah Rumah Ditahan Kejari Bulukumba, Ini Kesalahannya
firki/tribunbulukumba.com
Kejaksaan Negeri (Kejari) Bulukumba menahan dua tersangka kasus korupsi dana bedah rumah di Kelurahan Laikang, Kecamatan Kajang, Bulukumba, Sulsel, Rabu (9/5/2018). 

Laporan Wartawan TribunBulukumba.com, Firki Arisandi

TRIBUNBULUKUMBA.COM, UJUNG BULU - Kejaksaan Negeri (Kejari) Bulukumba menahan dua tersangka kasus korupsi dana bedah rumah di Kelurahan Laikang, Kecamatan Kajang, Bulukumba, Sulsel, Rabu (9/5/2018).

Kedua tersangka tersebut yakni pihak Supplier HA Nurhidayah dan Sub Supplier bernama Ramli.

Kepala Kejaksaan Cabang Kajang Erwin Juma menyebutkan, keduanya sudah cukup bukti untuk dijadikan tersangka.

Menurut Erwin, kerugian negara dari kedua tersangka tersebut kurang lebih Rp387 juta, dari total anggaran Rp1,7 miliar yang diperoleh dari Kementerian PUPR tahun 2013 lalu.

Baca: Pegiat Literasi di Bulukumba Bakal Lebaran Setiap Tanggal 17, Ini Maksudnya

"Total masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang diperuntukan anggaran tersebut yakni 235 masyarakat. Masing-masing masyarakat seharusnya menerima Rp7,5 juta," ujarnya.

Namun, tambah dia, realisasi berdasarkan pemeriksaan di lapangan tidak sesuai dengan peruntukannya.

Dikatakan, tidak seluruhnya MBR diberikan bantuan dalam bentuk bahan atau material, sebagaimana yang telah diatur Permenpera No 06 tahun 2013.

"Dari hasil rekapnya diketahui bahan penyaluran material terjadi kekurangan volume, yakni kurang lebih Rp 202 juta pada tahap pertama, sedangkan kekurangan volume tahap dua sekitar Rp185 juta," tambahnya.

Kasi Intelejen Kejari Bulukumba Sarwanto menambahkan, pelaksaan supplier maupun sub supplier juga telah menyalahi aturan.

Hal tersebut, lanjut Sarwanto, jelas tertuang dalam surat edaran Bidang Deputi Perumahan Swadaya No 96/SE/DS/2018, yang mensyaratkan supplier maupun sub supplier harus memiliki toko grosir resmi yang memiliki izin tempat usaha, serta diketahui khalayak umum.

Baca: Banyak Pasutri di Kajang yang Tak Memiliki Buku Nikah, Ini Usul Lakpesdam Bulukumba

"Harus ada bahan bangunan juga yang dijual. Dan ini jelas tidak memenuhi syarat itu. Tidak menutup kemungkin, masih ada tersangka lain dalam kasus ini," jelas Sarwanto.

Sarwanto menjelaskan, kedua tersangka tersebut bakal dikenakan pasal 2 ayat 1 juncto pasal 18 Undang-undang No 31 tahun 1999, juncto pasal 55 ayat 1 KUHP, dengan hukuman penjara minimal empat tahun.

Sekadar diketahui, tangis keluarga tersangka sempat pecah saat Kejaksaan hendak membawa keduanya untuk dititip ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II Bulukumba (*)

Penulis: Firki Arisandi
Editor: Mahyuddin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help