Ombudsman Ingatkan Pemkot Parepare Soal Maladministrasi Pasar Senggol

Kepala Daerah punya waktu 30 hari melaksanakan rekomendasi itu terhitung sejak salinan rekomendasi diterima.

Ombudsman Ingatkan Pemkot Parepare Soal Maladministrasi Pasar Senggol
TRIBUN TIMUR/MULYADI
Pasar Senggol Parepare. 

Laporan Wartawan Tribun Timur, Mulyadi

TRIBUN-TIMUR.COM, PAREPARE - Ketua Ombudsman Perwakilan Sulawesi Selatan (Sulsel), Subhan Djoer membeberkan persoalan mal-dministrasi yang terjadi pada pembangunan Pasar Senggol Parepare.

"Ombudsman menemukan  maladministrasi dalam bentuk penyimpangan prosedur revitalisasi Pasar Senggol di atas jalan umum. Kita sudah mengirim hasil rekomendasi ke Pemkot. Bagaimana FAS merespon hal ini?," ungkapnya.

Terkait hal itu, Faisal Andi Sapada (FAS) menyebutkan, persoalan maladministrasi Senggol memang cukup pelik. Seharusnya sejak awal revitalisasi Pemkot memperjelas status jalan yang ditempati membangun.

Namun demikian, dirinya menyatakan siap melaksanakan rekomendasi sesuai temuan Ombudsman. "Aturan tetap harus ditegakkan. Jika sudah ada rekomendasi demikian dari Ombudsman, kita harus laksanakan meski itu nantinya kurang populis dan ada pro-kontra," ujar FAS melalui rilis yang diterima tribun-timur.com, Selasa (8/5/2018).

Baca: Waduh, Tarif Parkir Pasar Senggol Parepare Rp 2.000

Baca: Badan Jalan Depan Pasar Senggol Parepare Jadi Lahan Parkir Permanen

Subhan menilai jawaban FAS sudah cukup tepat. Dalam tanggapan balik, dia mengutip Pasal 351 ayat (4) Pada UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

"Kepala daerah wajib melak­sanakan rekomendasi Om­budsman sebagai tindak lanjut pengaduan masyarakat. Dan pada Pasal 351 ayat (5) dinya­takan bahwa kepala daerah yang tidak melaksanakan reko­mendasi Ombudsman sebagai tindak lanjut pengaduan ma­sya­rakat sebagaimana dimak­sud pada Pasal 351 ayat (4) diberikan sanksi," jelas Subhan.

Sanksi yang dimaksud berupa pem­bi­naan khusus pendalaman bidang pemerintahan yang dilaksanakan oleh Kemen­terian serta tugas dan kewe­nangannya dilaksanakan oleh Wakil Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk.

Kepala Daerah sendiri punya waktu 30 hari melaksanakan rekomendasi itu terhitung sejak salinan rekomendasi ombudsman diterima.

Sebelumnya, beberapa waktu lalu sejumlah pegiat antikorupsi dan LSM mempertanyakan revitalisasi Pasar Senggol yang dibangun permanen diatas badan jalanan umum. Hal itu kemudian dilaporkan ke Ombudsman, yang pada Februari silam langsung turun melakukan peninjauan.

Hasilnya, Ombudsman menemukan mal-administrasi dalam bentuk penyimpangan prosedur revitalisasi Pasar Senggol di atas jalan umum.

Saat itu, Komisioner Bidang Pencegahan Ombudsman RI Perwakilan Sulsel, Muslimin B Putra menjelaskan, sejak pengalihfungsian ruas jalan menjadi pasar pasca revitalisasi tahun 2014 lalu, hingga kini status pasar tradisional tersebut belum jelas.

Dalam Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan (LAHP), Ombusdman menemukan jika objek jalan yang dibangun di atas bangunan pasar telah terbukti melanggar ketentuan pada Pasal 12 ayat 1 UU No 38 Tahun 2004 dan Pasal 63 UU No 38 Tahun 2004.(*)

Penulis: Mulyadi
Editor: Hasriyani Latif
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help