PUBLIC SERVICE: ASN Dinas Kelautan dan Perikanan Sulsel Tuntut Pertanggungjawaban

Kenapa yang bukan anggota meributkan, sekali lagi kepala dinas tidak punya kewenangan mengganti pengurus

PUBLIC SERVICE: ASN Dinas Kelautan dan Perikanan Sulsel Tuntut Pertanggungjawaban
handover
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Pemprov Sulsel, Sulkaf S Latief

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - SURAT TERBUKA UNTUK KADIS PERIKANAN PEMPROV. Pak Kadis kenapa Sekretarisnya mau intervensi ASN di bidang masing-masing? Kenapa mau bikin banyak UTD sedangkan ASN kurang. Kami demo, KAMI ASN MENUNTUT PERTANGUNG JAWABAN KETUA KOPERASI ATAS UANG SIMPANAN YANG SELAMA INI TRANSPARAN BERAPA JUMLAH, BERAPA YANG KELUAR PAK KADIS MENUNTUTNYA & GANTIMI KETUANYA SUDAH LAMAMI JADI KETUA & ADA INDIKASI PENYIMPANGAN & PENYELEWENGAN SEBELUM KAMI KE RANAH HUKUM PAK KADIS TOLONG SIKAPNYA.

+628991908xxx

Jawaban:

Tidak ada intervensi oleh siapapun bahwa perubahan struktur organisasi DKP karena amanat UU 23 tentang pelimpahan kewenangan terutama di bidang perikanan yaitu kewenangan di laut yang dulunya 0-4 mil menjadi kewenangan kabupaten/kota sekarang 0-12 mil menjadi kewenangan Provinsi.

Sejalan dengan itu perubahan organisasi juga terjadi untuk membuat cabang dinas dengan konsekuensi semua seksi di bidang dihapus, hanya ada di cabang dinas dan berapa cabang dinas dan UPTD yang dibentuk ada rumusnya terhadap luas wilayah kewenangan, dan atas asistensi dan persetujuan Kemendagri.

Sehingga Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulsel masuk Tipe A dan 7 Cabang Dinas dan 4 UPTD. Sekali lagi perubahan struktur bukan kemauan siapa-siapa tapi penjabaran UU dan oeraturan sama seperti OPD lainnya yang mendapat kelimpahan wewenang yaitu OPD Diknas, ESDM dan Kehutanan.

Sedangkan masalah koperasi itu adalah milik dan hak anggota setiap tahun ada RAT yang mempertanggungjawabkan semua kegiatan dan diterima oleh anggota, dan tiap tiga tahun ada rapat pemilihan pengurus baru.

Hanya anggota selalu memilih dan mengangkat Ketua sebelumnya alias OPPOki dan tidak semua pegawai DKP menjadi anggota koperasi dan di dalam berkoperasi yang mempunyai hak dan kewajiban adalah anggota selama anggota puas dengan kinerja pengurus.

Kenapa yang bukan anggota meributkan, sekali lagi kepala dinas tidak punya kewenangan mengganti pengurus tapi anggota yang memiliki hak sesuai aturan melalui rapat anggota terima kasih.(*)

Sulkaf Latief (Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Sulsel)

Penulis: Fahrizal Syam
Editor: Hasriyani Latif
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help