Munandar-Harun Didakwa Loloskan Puluhan Paket 'Siluman' di APBD Sulbar 2016

Dalam pembacaan dakwaan JPU menyebutkan, Munandar Wijaya dan H. Harun, telah meloloskan puluhan paket pekerjaan

Munandar-Harun Didakwa Loloskan Puluhan Paket 'Siluman' di APBD Sulbar 2016
nurhadi/tribunsulbar.com
Munandar Wijaya menjalani sidang perdana pembacaan dakwaan perkara kasus dugaan korupsi di Pengadilan Tipikor Mamuju, Sulbar, Kamis (26/4/2018). 

 Laporan Wartawan TribunSulbar.com, Nurhadi

TRIBUNSULBAR.COM, MAMUJU - Sidang perdana dua terdakwa kasus dugaan korupsi APBD Sulbar 2016, Munandar Wijaya dan H. Harun, kembali berlangsung di Pengadilan Tipikor Mamuju, Jl AP Pettarani, Kelurahan Binanga, Rabu (26/4/2018).

Munandar Wijaya dan H. Harun keduanya adalah mantan pimpinan wakil Ketua DPRD Sulbar. Mereka menjalani sidang perdana dengan agenda pembacaan dakwaan didampingi seorang pengacara yang sama Hijrah Thalib.

Pembacaan surat dakwaan Legislator Gerindra dan PAN dilakukan dua orang Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Tinggi Sulselbar, yakni Mudassir dan Fajar Lahang.

Sidang dipimpin Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1B Mamuju, Beslin Sihombing, selaku ketua majelis hakim didampingi dua anggota majelis hakim, Irawan Ismail dan Andi Adha.

Dalam pembacaan dakwaan JPU menyebutkan, Munandar Wijaya dan H. Harun, telah meloloskan puluhan paket pekerjaan 'siluman' tanpa melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbang). Paket pekerjaan tersebut banyak direalisasikan di luar daerah pemilihan kedua terdakwa.

Disebutkan, Munandar Wujaya mengusulkan 77 paket pekerjaan dengan nilai Rp 15,1 miliar. Sementara H. Harun mengusulkan 79 paket pekerjaan dengan 17 miliar rupiah.

Dari puluhan paket pekerjaan tersebut tidak semua terealisasi, dikarenakan adanya rasionalisasi anggaran akibat pelaksanaan Pilgub Sulbar 2017 dan hasil asistensi Kemendagri yang mengisyaratkan penambahan 20 persen anggaran pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Dari 77 peket yang diusulkan Munandar Wijaya, JPU menyebutkan hanya terealisasi sebanyak 14 paket yang terdapat di dua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) masing-masing di Dinas PUPR 9 paket dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 5 Paket dengan nilai Rp 2,6 miliar.

Sementara paket pekerjaan yang diloloskan H. Harun, JPU menyebutkan hanya terealiasi sebanyak 32 paket, Masing-masing 28 paket pada Dinas PUPR dan 4 paket pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dengan nilai Rp 5 miliar.

Halaman
12
Penulis: Nurhadi
Editor: Imam Wahyudi
Sumber: Tribun Timur
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help