Sidang Perdana Korupsi APBD Sulbar, Hamzah Mencatat, Mappangara Melamun

Pantauan TribunSulbar.com, Hamzah Hapati Hasan, terlihat sibuk mencatat sejak awal hingga pembacaan dakwaan berlangsung hingga selesai.

Sidang Perdana Korupsi APBD Sulbar, Hamzah Mencatat, Mappangara Melamun
nurhadi/tribunsulbar.com
Terdakwa kasus dugaan korupsi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Sulawesi Barat Andi Mappangara menjalani sidang perdana di Pengadilan Tipikor Mamuju, Jl AP Pettarani, Kelurahan Binanga, Rabu (25/5/2018). 

Laporan Wartawan TribunSulbar.com, Nurhadi

TRIBUNSULBAR.COM, MAMUJU - Terdakwa kasus dugaan korupsi APBD Sulawesi Barat 2016, Hamzah Hapati Hasan, menjalani sidang pernan dengan agenda pembacaan dakwaan, di Pengadilan Tipikor Mamuju, Jl. AP. Pettarani, Kelurahan Binanga, Rabu (25/4/2018) siang.

Pantauan TribunSulbar.com, Hamzah Hapati Hasan, terlihat sibuk mencatat sejak awal hingga pembacaan dakwaan berlangsung hingga selesai.

Hamzah tampak mengenakan seragam batik berwarna biru dengan celana kain berwarna hitam. Tampak legislator Golkar tersebut menggoreskan pulpel ke buku saku yang ia bawa sejak masuk dalam ruangan sidang.

Entah apa yang ditulis anak mantan Bupati Mamuju itu. Yang jelas berdasarkan pantauan Tribun Hamzah sepertinya tidak ingin melewatkan setiap poin-poin dakwaan yang dibacakan oleh empat orang Jaksa Penuntut Umum (JPU).

Berbeda dengan terdakwa yang satu ini, Mantan Ketua DPDR Sulbar Andi Mappangara, Pantauan Tribun, ia tampak kelihatan lebih banyak menghayal saat proses pembacaan dakwaan berlangsung.

Dalam pembcaan dakwaan, JPU menyebut Hamzah Hapati Hasan, memiliki 55 paket pekerjaan dari 81 paket pekerjaan yang ia usulkan tampa melalui forum Musrembang.

Sebanyak 51 paket pekerjaan masing-masing berapada pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) dan 4 paket pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Barat dengan total nilai Rp. 9,63 miliar.

Sementara Andi Mappangara dalam pembacaan dakwaan JPU ia memiliki 10 paket pekerjaan dari 90 paket pekerjaan yang diusulkan. Masing-masing 5 paket pada PUPR dan 5 paket pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi dengan nilai Rp 1,7 miliar

Puluhan paket pekerjaan itulah yang menyeret para pimpinan DPRD Sulbar keranah hukum. Mereka tak hanya didakwa undang-undang pemberantasan korupsi, namun juga didakwa undang-undang penyalahgunaan kewenangan atau jabatan, karena memasukan pokok-pokok pikiran dalam Renja APBD 2016 tampa melalui pembahasan.

Penulis: Nurhadi
Editor: Imam Wahyudi
Sumber: Tribun Timur
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help