Pilwali Palopo 2018

Rekomendasi Panwaslu Palopo Ditolak, Kuasa Hukum Ome-Bisa Akan Lakukan Ini

Kaharuddin mengatakan, pihaknya akan mengambil langkah hukum dan tidak menerima keputusan tersebut begitu saja.

Rekomendasi Panwaslu Palopo Ditolak, Kuasa Hukum Ome-Bisa Akan Lakukan Ini
hamdan/tribunpalopo.com
Kuasa Hukum Ome Bisa, Kaharuddin (kanan). 

Laporan Wartawan TribunPalopo.Com, Hamdan Soeharto.

TRIBUNPALOPO.COM, WARA - Tim pemenangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palopo, Akhmad Syarifuddin alias Ome - Budi Sada (Ome-Bisa) kecewa dengan keputusan KPU Palopo yang menolak rekomendasi Panwaslu untuk membatalkan Calon Wali Kota Palopo Judas Amir.

Itu disampaikan oleh Kuasa Hukum Ome Bisa, Kaharuddin kepada TribunPalopo.Com, Senin (23/4/2018) sore.

Kaharuddin mengatakan, pihaknya akan mengambil langkah hukum dan tidak menerima keputusan tersebut begitu saja.

Langkah hukum pertama adalah dengan melaporkan Komisioner KPU Palopo ke DKPP sehingga akan berdampak dengan sanksi pemecatan Komisioner KPU.

"Langkah kedua kami akan kasasi ke Mahkamah Agung (MA)," katanya.

Ia menambahkan, dari hasil keputusan KPU tersebut pihaknya menduga ada kongkalikong antara Petahana Calon Wali Kota Palopo, Judas Amir, Plt Gubernur Sulsel, Sony Sumarsono dan KPU Palopo.

Pihaknya menemui beberapa indikator kongkalikong, berupa pertemuan yang dilakukan oleh Judas Amir dan Plt Gubernur Sulsel, Sony Sumarsono yang juga menjabat sebagai Otda Kemendagri sebelum keluar surat keputusan dari Kemendagri yang menyatakan Judas Amir tidak bersalah dalam melakukan mutasi.

"Dalam pidatonya di kediamannya, Judas Amir mengatakan telah bertemu dan makan malam bersama dengan Plt Gubernur Sulsel sehingga mutasinya aman. Video itu sudah viral sekarang, ini menjadi pertanyaan apa maksud pertemuan mereka itu," imbuhnya.

Selain itu, Kaharuddin juga beranggapan jika surat Kemendagri yang menyatakan Judas Amir tidak bersalah adalah bukan sebuah keputusan yang dimaksud.

"Rekomendasi Sony, tidak mendasar, karena rekomendasi untuk satu SK mutasi sejumlah Plt untuk Rumah Sakit. Sementara laporan kami adalah sejumlah pejabat yang dimutasi dan menjabat sebagai definitif bukan Plt," tutupnya.

Sekedar diketahui, Panwaslu meminta agar KPU Palopo membatalkan pencalonan Judas Amir kerena terbukti bersalah melanggar Pasal 71ayat 2 UU No.10 Tahun 2016 beberapa waktu lalu.

Setelah keluar putusan Kemendagri yang mengatakan Judas Amir tidak bersalah KPU Palopo melakukan pleno dan menolak rekomendasi tersebut.

Penulis: Hamdan Soeharto
Editor: Imam Wahyudi
Sumber: Tribun Timur
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help