Pilwali Palopo 2018

Nasdem Turun Tangan Perjuangkan Judas Amir

Mantan komisioner Bawaslu RI 2012-2017 ini mengatakan masalah kandidat wali kota Palopo, Judas Amir sampai ke DPP Partai Nasdem.

Nasdem Turun Tangan Perjuangkan Judas Amir
hasim arfah/tribun-timur.com
Ahmad Nasrullah, Sekjen Komisi Saksi Nasional DPP Partai Nasdem 

Laporan Wartawan Tribun Timur, Hasim Arfah

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Ahmad Nasrullah, Sekjen Komisi Saksi Nasional DPP Partai Nasdem menggelar konferensi pers di Hotel Grand Clarion, Jl AP Pettarani, Makassar, Sulsel, Jumat (20/4/2018).

Mantan komisioner Bawaslu RI 2012-2017 ini mengatakan masalah kandidat wali kota Palopo, Judas Amir sampai ke DPP Partai Nasdem.

Sehingga, DPP akan membantu Judas Amir-Rahmat Masri Bandaso dalam Pilwali Kota Palopo.

Ia mengungkapkan KPU mempunyai otoritas untuk memeriksa dan memutuskan sebuah perkara.

"Otoritas KPU kota Palopo, kalau ingin menindaklanjuti rekomendasi nya Panwas kota Palopo maka dia harus secermat dan teliti. Dia harus merujuk pada sanksi administrasi di
Pasal 71 ayat 5, terdapat frase kata, bahwa proses pembatalan calon harus melanggar ayat 2 dan 3," katanya.

Sedangkan, dalam rekomendasi Panwaslu menyampaikan Judas melanggar ayat 2 pasal 71.

"Jika proses pelanggaran ini, merujuk ayat 5 maka tak bisa dilakukan proses diskualifikasi. Pasal 5 menerangkan sisi komulatif bukan alternatif. Tidak ada kata ada dan atau. Tak mudah mendiskualifikasi calon, harus memenuhi pasal 71 ayat 5," katanya.

Sehingga, jika KPU Palopo melakukan tindakan gegabah maka akan terkena dampak pidana, pasal 180 UU no 1 tahun 2015.

"DPP Nasdem ini melakukan proses penyelamatan Pilkada di Kota Palopo dengan mengedepankan prinsip-prinsip aturan dan asas yang ada. Mari kita berkompetisi secara sehat dan elegan," katanya.

Berikut pasal 71 ayat:

(2) Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang
melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai
dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri.

(3) Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang
menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu
pasangan calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum
tanggal penetapan pasangan calon s

(5) Dalam hal Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota selaku petahana melanggar ketentuan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), petahana tersebut dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.

Penulis: Muh. Hasim Arfah
Editor: Imam Wahyudi
Sumber: Tribun Timur
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved