Pilwali Palopo 2018

Panwaslu Palopo Putuskan Judas-Rahmat Langgar UU Pilkada, Ini 8 Faktanya

Hingga Rabu (18/4), tim pemenangan dan simpatisan Juara masih menggelar aksi protes di depan kantor KPU Kota Palopo, Jl Takkalala,

Panwaslu Palopo Putuskan Judas-Rahmat Langgar UU Pilkada, Ini 8 Faktanya
dok_tribun-timur/hamdan suharto
Aparat Polisi memasang barikade kawat berduri untuk menahan massa dan simpatisan pasangan Judas-Rahmat (Juara) yang menggelar aksi protes di depan Kantor KPU Kota Palopo, Rabu (18/4/2018) siang. 

PALOPO, TRIBUN – Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kota Palopo, Selasa (17/4/2018) siang, mengumumkan pasangan incumbent walikota Judas Amir dan Rachmat Masri Bandaso, terbukti melanggar UU Pilkada No 10 Tahun 2016.

Oleh anggota Panwaslu, Judas dinilai terbukti melanggar ketentuan administrasi pemilu ayat 2 pasal 71 UU No10 Tahun 2016, karena memutasi pejabat enam bulan sebelum penyelenggaraan pemilu.

Keputusan Panwas bersifat mengikat dan sudah diteruskan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Palopo, untuk dieksekusi.

Sesuai UU Pemilu, KPU sejatinya mencabut Keputusan KPU nomor 32/PP.02.3-KPT/7373/KPU-KOP/II/2018 tentang penetapan paslon wali kota dan wakil wali kota di Pilwalkot Palopo tahun 2018.

Ini berarti, incumbent Judas-Rahmat terancam didiskualifikasi dan tidak menjadi peserta pemilu.

Merujuk rekomendasi Panwas, dan UU Pemilu, KPU harus membatalkan putusannya tentang penetapan pasangan calon Judas Amir-Rahmat M Bandaso (Juara) sebegai peserta Pilwali, 12 Februari 2018 lalu.

Hingga Rabu (18/4), tim pemenangan dan simpatisan Juara masih menggelar aksi protes di depan kantor KPU Kota Palopo, Jl Takkalala, Wara Selatan, Kota Palopo, 91922.

Mereka menuntut KPU mengabaikan keputusan Panwas.
Apa yang sebenarnya terjadi di Pilwali Palopo?
Berikut 6 Faktanya;

Surat Keputusan Panswaslu Palopo tanggal 17 April 2018
Surat Keputusan Panswaslu Palopo tanggal 17 April 2018 (dok_tribun-timur)
  1. Sebulan sebelum penetapan pasangan calon, Judas Amir, petahana walikota mutasi sejumlah kepala SMP, SD, pegawai puskesmas dan seorang dokter.
  2. Tanggal12 Februari 2018, KPU tetapkan dua pasangan calon peserta Pilwali; Judas Amir - Rachmat Masri Bandaso (JuaRa) dan Akhmad Syarifuddin-Budi Sada (Ome-Bisa).
  3. Akhir Maret 2018 lalu, Hamzah, warga Jl Sungai Rongkong RT/RW 010.004 Kel Sabbamparu, Wara Utara, Palopo, melaporkan incumbent walikota Judas Amir, MELANGGAR Undang Undang PEMILU, karena memutasi pejabat 6 bulan sebelum Pilkada, dengan nomor laporan No:08/LP/PW/KOT/27.03/IV/2018.
  4. Hari Selasa (17/4/2018) Panwaslu Palopo keluarkan rekomendasi pasangan Judas Amir - Rahmat Masri Bandaso terbukti MELANGGAR pasal 71 ayat 2 UU No10 Tahun 2016 tentang Pilkada,
  5. Ketua Bawaslu Sulsel HL Arumahi menyebut rekomendasi Panwas Palopo bersifat mengikat dan harus SEGERA ditindaklanjuti oleh KPU dengan menDISKUALIFIKASI pasangan Judas-Rahmat
  6.  KPU Kota Palopo hanya punya waktu 3 HARI untuk mengeluarkan keputusan MENGANULIR penetapan pasangan calon Judas-Rahmat sebagai peserta pemilu daerah
  7. Karena bukan sengketa pemilu, Rekomendasi Panwaslu Kota Palopo bersifat Mengikat dan tak ada lagi upaya hukum lanjutan oleh Judas Amir. “Bagi kami (panwaslu) ini sudah final. Kecuali tim hukum calon (judas) punya pandangan hukum lain.”
  8. Ketua KPU Palopo Haedar Djiddar belum mengambil sikap atas rekomendasi Panwaslu ini. “Kita baru akan plenokan dengan 4 komisioner lain.”

Apa Saja yang dilanggar?
Pasal 463 UU Pemilu No 10/tahun 2016
3. KPU wajib menindakLanjuti putusan Bawaslu dengan menerbitkan keputusan KPU dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diterbitkannya putusan
Bawaslu.
4. Keputusan KPU sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa sanksi administratif pembatalan calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, dan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden.

Penulis: Hamdan Soeharto
Editor: Thamzil Thahir
Sumber: Tribun Timur
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help