Tiga Jam, Ruang Pola Kantor Gubernur Sulsel Dikuasai KPK

Calon kepala daerah di minta untuk mengucapkan ikrar secara bersama-sama untuk menyatakan komitmen dalam melaksanakan Pilkada damai.

Tiga Jam, Ruang Pola Kantor Gubernur Sulsel Dikuasai KPK
TRIBUN TIMUR/ABDUL AZIS
Wakil Ketua KPK Laode Muhammad Syarif dalam keterangan persnya di Kantor Gubernur Sulsel, Selasa (17/4/2018). 

Laporan wartawan Tribun Timur, Saldy

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan bekerja sama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar pembekalan anti korupsi dan deklarasi Laporan Harta Kekayaan Negara (LHKN).

Kegiatan tersebut berlangsung di Ruang Pola Kantor Gubernur Sulsel, Jl Urip Sumohardjo, Kota Makassar, Selasa, (17/4/2018).

Pembekalan ini berlangsung sangat terbatas.

Di ruangan tersebut hanya ada gubernur, kepala kejaksaan, Kapolda Sulsel, Pangdam Hasanuddin, Ketua KPU, Kepala Panwaslu, dan calon kepala daerah beserta wakilnya.

Karena adanya pembatasan ini, kursi yang disiapkan panitia banyak tak terisi.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengadakan Pembekalan Calon Kepala Daerah dan Penyelenggara Pilkada dalam rangka Mewujudkan Pilkada Berintegritas Provinsi Sulsel di Ruang Pola, Jl Urip Sumoharjo, Makassar, Sulsel, Selasa (17/4/2018). Kegiatan ini dihadiri calon kepala daerah dan wakil kepala daerah dari 13 Pilkada serentak di Sulawesi Selatan.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengadakan Pembekalan Calon Kepala Daerah dan Penyelenggara Pilkada dalam rangka Mewujudkan Pilkada Berintegritas Provinsi Sulsel di Ruang Pola, Jl Urip Sumoharjo, Makassar, Sulsel, Selasa (17/4/2018). Kegiatan ini dihadiri calon kepala daerah dan wakil kepala daerah dari 13 Pilkada serentak di Sulawesi Selatan. (abdiwan/tribuntimur.com)

Baca: Di Tribun Timur, Wakil Ketua KPK Ungkap Sumber Korupsi yang Paling Gampang

Kepala Biro Umum Pemprov Sulsel M Hatta mengatakan, pihaknya sebagai penanggung jawab ruang pola kantor Gubernur kali ini menyerahkan sepenuhnya kepada pihak KPK.

Mulai dari pengaturan kursi, konsumsi, dan rundown acara di atur langsung oleh KPK.

"Semua di atur oleh KPK, kami hanya berikan fasilitas ruangan," kata Hatta.

Halaman
12
Penulis: Saldy
Editor: Mahyuddin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved