Samsat Gowa Jaring 191 Kendaraan Penunggak Pajak

Kegiatan ini digelar bekerja sama dengan mitra Bapenda yakni Kepolisian Gowa dan Jasa Raharja.

Samsat Gowa Jaring 191 Kendaraan Penunggak Pajak
waode/tribuntimur.com
penertiban pajak yang digelar UPT Pendapatan Wilayah Gowa di Jalan Poros Panciro, Selasa (17/4/2018). 

Laporan Wartawan Tribun Timur, Wa Ode Nurmin

TRIBUN-TIMUR.COM,SUNGGUMINASA - UPT Pendapatan Wilayah Gowa menjaring sebanyak 191 kendaraan yang belum membayar pajak dan tidak memiliki kelengkapan surat.

Hal itu diketahui usai penertiban pajak yang digelar di Jalan Poros Panciro, Gowa, Selasa (17/4/2018).

Kegiatan ini digelar bekerja sama dengan mitra Bapenda yakni Kepolisian Gowa dan Jasa Raharja.

Kepala UPT Pendapatan Wilayah Gowa, Zulkarnain Malik mengatakan, dari ratusan kendaraan yang terjaring, hanya 99 unit saja yang melunasi kewajiban pajaknya.

Baca: Jadikan Gowa Kota Pintar, Bupati Gowa Butuh 10 Ahli IT

"Ada 99 unit kendaraan yang mau melakukan pembayaran pajak kendaraannya di tempat, totalnya Rp 52.769.300. Itu total selama dua hari penertiban dengan Jl. Tun Abdul Razak kemarin," ujarnya.

Sementara bagi kendaraan yang belum membayar pajak diberikan surat tilang oleh pihak kepolisian dan diminta berurusan dengan pengadilan.

Kanit Patroli Lantas Polres Gowa Ipda Abdul Hakim yang ikut dalam penertiban mengatakan jika penertiban kali ini, sebagian besar kendaraan yang terjaring karena tidak memiliki kelengkapan surat

"seperti SIM begitupun pelanggaran lainnya yang berkaitan dengan keabsahan STNK misalnya STNK mati atau belum bayar pajak," katanya.

Tujuan dilakukannya razia STNK kendaraan karena banyaknya kendaraan yang belum daftar ulang, artinya belum membayar pajak 5 tahunan.

Baca: SKTB, Program Pendidikan Gowa Tak Mengenal Tinggal Kelas

Di sisi lain, hal ini juga dilakukan untuk mencegah penggunaan kendaraan bodong yang tidak dilengkapi dengan STNK (tidak sah).

Selain itu sesuai aturan kendaraan yang tidak dilengkapi dengan STNK yang sah dilakukan tilang sesuai dengan Pasal 288 UU No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

"Dan dapat dikenakan pidana dengan kurungan maksimal 2 bulan atau didenda maksimal Rp 500 ribu," tambahnya.

Penulis: Waode Nurmin
Editor: Mahyuddin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved