Home »

Opini

Menuju Good Governence dan Good Parliament di Tengah Dunia Politik yang Semakin Suram

pemikiran dan silang sengketa gagasan adalah hal biasa dan lumrah, dengan merajut keutuhan NKRI.

Menuju Good Governence dan Good Parliament di Tengah Dunia Politik yang Semakin Suram
dok.tribun
Letkol Retire CZI Ir H Muhammad Darwis Said Daeng Rangka

Oleh: Letkol CZI (Purn) Ir Muh Darwis Said
Kasrem 141/Toddopuli tahun 2007

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Beberapa hari lalu perusahan-perusahan asing khususnya yang bergerak di bidang teknologi komunikasi high tech dan sopisticated kembali berbondong- bondong datang ke Indonesia. Mereka memilih Indonesia karena lima lembaga pemeringkat riziko investasi internasional memberikan penilaian positif berinvestasi di Indonesia dengan risiko gagal bayar (default) yang amat sangat rendah.

Jumlah manusia yang sangat massif dari segi populasi sekitar 260 juta jiwa dapat dijadikan sebagai pasar ekonomi. Selain sumber ekonomi yang bisa dijadikan sumber devisa, khususnya yang belum tergarap dengan alasan infratruktur yang belum tersedia.

Realisasi ini sangat ironis ketika di dalam negeri kita sendiri, sebagian politikus di DPR justru berusaha meruntuhkan optimisme ekonomi nasional. Mereka berkesinambungan terus-terusan menyebarkan berita agitasi bahwa utang Indonesia kian bertambah, hingga Rp 3.800 triliun dan negara akan segera jatuh di tengah optimisme ekonomi bangsa dan meningkatnya kesadaran warga negara untuk membayar pajak.

Alih-alih memberi dorongan justeru para politikus pongah dan serakah itu berusaha menebar keresahan dan ketakutan berbau hoax kepada rakyat demi sahwat berkuasa korup dan kolusi serta manipulative. Anehnya banyak kalangan cerdik pandai lantas percaya pada isu keuangan negara yang diseret ke ranah politik itu.

Padahal jika memang menggunakan akal sehat, justru harusnya mempertanyakan balik bagaimana kinerja anggota parlemen senayan tersebut. Bukankah persoalan utang negara terhadap PDB (Produk Domistik Bruto) batas atasnya adalah 60 persen dan rasio deficit maksimal 3 persen.

Sementara rasio utang negara saat ini masih di seputaran 28,4 persen dan deficit anggaran masih bergerak di bawah angka 2,5 persen. Pemerintah beberapa kali menyampaikan bahwa rasio utang tersebut masih cenderung terkontrol sesuai dengan prinsip pengelolaan keuangan Negara yang prudent (berhati-hati) dan konservatif dibandingkan dengan negara-negara lainnya.

Berdasarkan data Kementerian Keuangan total utang pemerintah pusat mencapai Rp 3.706,52 triliun komponen utangnya terdiri dari surat berharga negara senilai Rp 727,02 trilyun .

Utang itu jika dibandingkan akhir tahun 2017 atau dalam kurun waktu semester I 2017 bertambah senilai Rp 191,06 triliun yang merupakan implikasi dari kenaikan SBN senilai Rp 198,80 triliun dan pelunasan loan pinjaman senilai Rp 7,83 triliun.

Dari hasil riset menyebutkan bahwa parlemen senayan menduduki peringkat teratas dalam melakukan tindak pidana korupsi. Ini memberi indikasi bahwa mereka yang duduk di Senayan yang paling serakah menguras uang rakyat atau bisa dikatakan sebagai lembaga terkorup.

Halaman
12
Editor: AS Kambie
Ikuti kami di
KOMENTAR

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help