Sidang Korupsi Proyek Pembangunan RS Enrekang Molor, Ada Apa?

Sidang kasus dugaan korupsi proyek pembangunan Rumah Sakit (RS) Pratama Belajen, Kabupaten Enrekang molor dari jadwal

Sidang Korupsi Proyek Pembangunan RS Enrekang Molor, Ada Apa?
TRIBUN TIMUR/HASAN BASRI
Sidang Kasus dugaan korupsi proyek pembangunan RS Pratama Belajen, Enrekang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Makassar, Senin (9/4/2018). 

Laporan wartawan Tribun Timur Hasan Basri

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR -- Sidang kasus dugaan korupsi proyek pembangunan
Rumah Sakit (RS) Pratama Belajen, Kabupaten Enrekang molor dari jadwal yang ditentukan.

Pantauan tribun-timur.com, sidang yang mendudukan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Enrekang Dr H Marwan Ahmad Ganoko, selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

Serta Direktur PT Haka Utama Ir Andi M Kilat Karaka, selaku pelaksana proyek dan Kuasa Direksi PT Haka Utama Sandy Dwi Nugraha belum dimulai hingga pukul 15.00 Wita.

"Kita belum tau sidang akan ditunda atau apa, karena dari tadi menunggu," kata salah seorang Jaksa Penuntut Umum yang ditemui di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Makassar.

Berdasarkan informasi diperoleh tribun-timur.com, molornya persidangan ini lantaran Majelis Hakim yang menyidangkan perkara belum hadir di Persidangan.

Nampak terlihat beberapa JPU dan pengacara terdakwa menunggu di ruang sidang sejak siang tadi.

Kasus ini diketahui bergulir sejak 2015 lalu. Dimana pembangunan rumah sakit tersebut menggunakan pagu anggaran sebesar Rp. 4.738.000.000, yang bersumber dari yang APBD (DAK) Tahun 2015.

Proyek tersebut dimenangkan oleh PT Haka Utama sesuai Kontrak Nomor : 15 / KONTRAK /PENG.RSPratama / DKE / XI / 2015 tanggal 09 November 2015, dengan nilai Kontrak sebesar Rp 4.566.800.000.

Pekerjaan pembangunan RS Pratama yang dituangkan dalam Akte Notaris Fatmi Nuryanti, SH dengan Nomor: 08 tanggal 09 November 2015, terdapat pemberian fee sekitar Rp80.000.000 dari
Direksi PT Haka Utama.

Fee itu diberikan kepada pelaksana proyek sebagai tanda terima kasih pinjam pakai perusahaan. Namun dalam pekerjaannya Direksi PT Haka Pratama melakukan penggantian personil inti serta peralatan yang ditawarkan sebelumnya, tanpa sepengetahuan dan persetujuan PPK, PPTK maupun Konsultan Pengawas.

Sehingga pengerjaan proyek tersebut diduga mengalami keterlambatan. Akibatnya terjadi penambahan waktu pekerjaan selama 56 hari kalender dan mendapat denda keterlabatan sebesar Rp 255.740.800.

Sementara dalam pelaksanaan pekerjaan ditemukan beberapa alat yang tidak digunakan sesuai analisa penggunaan alat, kendati alat tersebut tetap dibayarkan. Seperti, Whell Loader, Dump Truck dan Stamper.

Berdasarkan hasil perhitungan kerugian negara yang dilakukan Ahli BPKP Perwakilan Provinsi Sulsel diperoleh hasil Perhitungan Kerugian Negara sebesar Rp1.077.878.252, 65.

Penulis: Hasan Basri
Editor: Anita Kusuma Wardana
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help