Geruduk Gedung KPK, KP-GRD : KPK Jangan Diam, Makassar Kota Terkorup

Komite Pusat Gerakan Revolusi Demokratik (KP GRD) menggelar aksi dan laporkan kasus Ketapang dan gendang dua di gedung KPK siang tadi

Geruduk Gedung KPK, KP-GRD : KPK Jangan Diam, Makassar Kota Terkorup
Handover
Sekelompok pemuda asal Makassar yang mengatasnamakan diri Gerakan Revolusi Demokratik, Senin (16/4/2018) siang, menggelar aksi Demonstrasi di depan Gedung KPK Kuningan Jakarta. 

Laporan Wartawan Tribun Timur, Alfian

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR- Puluhan aktivis dari Komite Pusat Gerakan Revolusi Demokratik (KP-GRD) menggelar aksi demonstrasi di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Senin (16/4/2018), terkait keresahan maraknya dugaan korupsi di Pemerintah kota Makassar.

Dalam aksinya para aktivis KP-GRD ini membentangkan spanduk yang menyatakan bahwa kota Makassar saat ini memiliki sejumlah dugaan kasus korupsi dan meminta KPK untuk mengusut hal tersebut.

Selain menggelar aksi, mereka juga memasukan laporan terkait dugaan proyek pohon Ketapang maupun proyek tempat sampah gedang dua yang diduga terjadi korupsi di dalamnya.

Komite Pusat Gerakan Revolusi Demokratik (KP GRD) menggelar aksi dan laporkan kasus Ketapang dan gendang dua di gedung KPK siang tadi

"Banyaknya dugaan indikasi korupsi yang kami dapati di lingkup pemerintahan kota makassar, menjadi sebuah tanggung jawab yang harus disampaikan kepada pihak yang berwajib dalam menangani persoalan ini.

Sebab jika tidak disampaikan ini akan menjadi sebuah wabah penyakit di tubuh para pelaksana pemerintahan yang sangat merugikan masyarakat," terang Ketua KP-GRD, Andi Etus Mattumi.

Selain itu dalam pernyataan sikap KP-GRD yang disebarkan saat aksi tertulis jika tak hanya dua kasus tersebut, bahkan sejumlah program prioritas lainnya dinilai pula terdapat indikasi di dalamnya.

"Adanya Program-program prioritas yang sangat inovatif ternyata tersembunyi sebuah kemufakatan jahat (extraordinary crime) yang tersindikat oleh beberapa oknum yang tidak bertanggung jawab. Adapun program-program tersebut, Pengadaan tempat sampah gendang dua, pengadaan pohon ketapang kencana, pengadaan pete-pete smart, pengadaan halte pete-pete smart," tulis KP-GRD berdasarkan pernyataan sikapnya.

"Yang terbaru adalah Sewa Alat Barang Dan Jasa Di Kediaman Walikota yang pengadaannya menggunakan APBD dan dengan sengaja menjadi model perusahaan yang pengelolaannya hanya untuk kepentingan pribadi oknum tertentu. Laporan pertanggung jawaban yang sifatnya fiktif di rekayasa sedemikian mungkin agar bisa mencapai tujuan tertentu," lanjutnya.

Sehingga KP-GRD meminta KPK sebagai lembaga kredibel bergerak secara profesional mengusut tuntas sejumlah dugaan korupsi di Pemkot Makassar. Berkas laporan KP-GRD pun secara resmi diterima oleh KPK melalui bagian Pengaduan Masyarakat, Punky Kusuma Damayanti.

Penulis: Alfian
Editor: Ardy Muchlis
Ikuti kami di
KOMENTAR

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help