Klaim Tanah Warga, Bendungan Passeloreng Wajo Dilapor ke LBH

pembangunan bendungan yang digalakkan pemerintah mulai merugikan masyarakat banyak.

Klaim Tanah Warga, Bendungan Passeloreng Wajo Dilapor ke LBH
darul/tribuntimur.com
Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Makassar menerima laporan warga di kantornya, Jl Pelita Raya, Makassar, Jumat (13/4/4018). 

Laporan Wartawan Tribun Timur, Darul Amri Lobubun

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Pembangunan Bendungan Passeloreng, Desa Passeloreng, Kecamatan Gilireng, Wajo, dikeluhkan warga.

Hal tersebut diutarakan Aktivis Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Makassar, saat merilis kasus itu di kantornya, Jl Pelita Raya, Makassar, Jumat (13/4/4018).

Menurut salah aktivis LBH Makassar, Firmansyah (30), pembangunan bendungan yang digalakkan pemerintah itu merugikan masyarakat banyak.

Pasalnya, pengelola bendungan di Wajo itu mengklaim tanah warga.

"Kita sudah menerima laporan warga terkait bendungan ini, dan dimungkinkan akan bertambah lagi warga yang akan diklaim tanahnya," kata Firmansyah.

Baca: Soal Petani Maros, Kapendam: Aktivis LBH Makassar Tidak Paham Tugas TNI

Proyek pembangunan ini ada dibawah naungan Kementerian Pekerjaan Umum, perumahan Rakyat PU/PR, Direktorat Jenderal (Dirtjen) SDA KemenPU/PR.

Diasbutkan, untuk bisa melaksanakan pembangunan Bendungan, dibentuk Tim Pelaksanaan Pengadaan Tanah (TPPT), lalu dari TPPT ini dibentuk dua Satgas.

Dalam rilis LBH, satgas ini membidangi Inventarisasi Objek tanah berupa luas, libatkan pihak yang berhak, sementara satgas lain tentang penentuan hak.

Tapi Firmansyah sebutkan, dalam kasus di Bendungan Passeloreng, LBH sudah menerima tiga laporan warga mengaku, tanahnya dijual atas nama orang lain.

Baca: Tanggulangi Kelebihan Daya Tampung Rutan dan Lapas, LBH Makassar Lakukan Ini

"Para warga yang melapor ini, mereka padahal sudah melaporkan ke tim yang dibentuk untuk pembangunan ini, tapi tidak dihiraukan para tim," jelasnya.

Diketagui, warga asal Desa Passeloreng Kabupaten Wajo yang melapor ke LBH Kota Makassar, adalah Junati, Saati dan Darmewati telah laporkan kasus itu.

Dimana, pada laporan mereka mengaku punya SPPT PBB,suray keterangan jual beli serta dokumen lainnya, namun tanah mereka tiba-tibah masuk dalam proyek pembangunan Bendungan Wajo. (*)

Penulis: Darul Amri Lobubun
Editor: Mahyuddin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help