Unhas Bakal Miliki Rusunawa Baru, Anggarannya Rp 13 Miliar

Universitas Hasanuddin kembali memperoleh kepercayaan untuk mengelola Rumah Susun dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Unhas Bakal Miliki Rusunawa Baru, Anggarannya Rp 13 Miliar
Rara/tribuntimur.com
Rektor Universitas Hasanuddin (Unhas) Prof Dwia Aries Tina Pulubuhu, meletakkan batu pertama pembangunan rumah susun (rusun) kota Makassar II Unhas Tamalanrea dekat rumah susun mahasiswa, Kamis (12/4/2018). 

Laporan Wartawan Tribun Timur Munawwarah Ahmad

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Rektor Universitas Hasanuddin (Unhas) Prof Dwia Aries Tina Pulubuhu, meletakkan batu pertama pembangunan Rumah Susun (Rusun) Kota Makassar II Unhas Tamalanrea dekat rumah susun mahasiswa, Kamis (12/4/2018).

Dengan demikian, Universitas Hasanuddin kembali memperoleh kepercayaan untuk mengelola Rumah Susun dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Hadir Perwakilan Kementerian PUPR Kepala Satuan Kerja SNVT PUPR dan Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan. 

Kepala Satuan Kerja SNVT PUPR, Eka Rahendra mengatakan, bantuan pembangunan rumah susun untuk Unhas merupakan bagian dari keinginan dan cita-cita untuk meningkatkan kualitas pendidikan anak bangsa demi Indonesia.

“Kami ingin agar nantinya rumah susun ini dapat membantu mahasiswa yang berasal dari luar Makassar untuk memperoleh hunian yang layak dan terjangkau,” kata Eka.

Baca: Eks Aktivis Mahasiswa Unhas Pimpin Pro Joko Widodo, Yang Merasa Mirip Jokowi Silakan Daftar Projo

Menurut rencana pembangunan rumah susun ini diharapkan dapat rampung pada bulan November 2018.

“Pada bulan November nanti, Presiden Jokowi akan meresmikan selesainya pembangunan sejuta rumah dan hunian. Kami berharap, unit rumah susun Unhas ini dapat juga diresmikan pada saat itu,” tambah Eka.

Wakil dari TP4D Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan (yang mewakili Kepala Kejaksaan Tinggi), Dr Supriyanto mengatakan, kehadiran TP4D dalam setiap proyek pemerintah merupakan upaya untuk mencegah terjadinya kekeliruan dalam proses pembangunan yang dapat membawa dampak hukum.

“Di Sulsel ini ada 13 paket proyek di Satker Perumahan untuk tahun 2018. Semuanya telah dimintakan pengawalan dari TP4D. Pengawalan ini adalah bagian dari semangat untuk mencegah korupsi,” kata Supriyanto.

Halaman
12
Penulis: Munawwarah Ahmad
Editor: Mahyuddin
Ikuti kami di
KOMENTAR

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help