Komisi 8 DPR RI Dorong Pemerintah Siapkan BPJS Ketenagakerjaan untuk Tagana

Sementara untuk biaya premi per bulannya bisa dicarikan solusi di masing-masing pemerintah daerah.

Komisi 8 DPR RI Dorong Pemerintah Siapkan BPJS Ketenagakerjaan untuk Tagana
handover
Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI Marwan Dasopang (kiri) disambut Kadis Sosial Gowa Syamsuddin Bidol di Kampung Siaga Bencana di Dusun Parang Male'gu, Desa Panakukkang, Kecamatan Pallangga. 

Laporan Wartawan Tribun Timur Wa Ode Nurmin

TRIBUN-TIMUR.COM,SUNGGUMINASA - Komisi VIII DPR RI mendorong wacana diadakannya BPJS Ketenagakerjaan untuk para Taruna Siaga Bencana (Tagana).

Hal ini disampaikan Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang bersama anggota komisi saat mengunjungi Kampung Siaga Bencana (KSB) di Dusun Parangmale'ngu, Desa Pana'kukkang, Kecamatan Pallangga, Gowa, Kamis (12/4).

"Saya pikir begini, anggota Tagana ini rawan keselamatan jiwanya, rawan keselamatan kerjanya. Jadi layak dilindungi. Pemerintah kan sudah gulirkan BPJS tenaga kerja. Ada empat item tapi minimal dua. Yaitu jaminan kematian dan kecelakaan kerja," ujarnya.

Baca: Sudah 2 Hari Air PDAM Gowa Tak Mengalir di Pallangga dan Barombong, Ini Penyebabnya

Sementara untuk biaya premi per bulannya bisa dicarikan solusi di masing-masing pemerintah daerah.

Apalagi biayanya cukup terjangkau jika hanya menjamin dua item program.

"Karena yang ditanggung hanya jaminan kematian dan keselamatan kerja maka diperkirakan biaya preminya hanya sekitar Rp 64 ribu per bulan. Makanya kita akan rundingkan bagaimana pemerintah daerah mencari dana segitu untuk menjamin per tanggungan setiap bulannya," tutur Marwan.

Terpisah, Koordinator Tagana Gowa Dedi Sugiawan menyambut baik rencana pemerintah untuk memberikan BPJS Ketenagakerjaan kepada seluruh anggota Tagana.

"Sebaiknya memang seluruh anggota Tagana dapat, karena kita sebagai relawan kemanusiaan," ujarnya.

Dedi menjelaskan jika Tagana Gowa sudah memiliki BPJS Tenaga Kerja sejak tahun lalu. Meski tidak semuanya.

"Anggota Tagana Gowa ada 72 orang tapi hanya 48 saja yang dapat. Itu pun dana dari APBN melalui program tali asih dengan premi sebesar Rp 108.000 per enam bulan," katanya. (Won)

Penulis: Waode Nurmin
Editor: Mahyuddin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help