Kementerian PP-PA Dorong Revisi UU Pernikahan, Ini Alasannya

Ia menambahkan, dua hari yang lalu ia sudah melakukan pertemuan dengan Menteri Agama RI Lukman Hakim Syaifuddin

Kementerian PP-PA Dorong Revisi UU Pernikahan, Ini Alasannya
nurhadi/tribunsulbar.com
Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Menteri PP-PA) Republik Indonesia (RI), Yohana Yombise, didampingi Gubernur Sulbar, Deputi Tumbuh Kembang Anak Leny Nurhayanti Rosalin dan Wakil Bupati Mamuju, Irwan SP Pababari, di Rujab Wakil Bupati Mamuju saat menggelar konferensi pers, Kamis (12/4/2018). 

Laporan Wartawan TribunSulbar.com, Nruhadi

TRIBUNSUBAR.COM, MAMUJU - Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kementerian PP-PA) Republik Indonesia (RI), akan dorong revisi undang-undang pernikahan.

Menteri PP-PA Yohana Yombise menuturkan hal tersebut saat menyampaikan sambutan di acara kampenye pencegahan pernikahan anak di Sulawesi Barat, di rumah jabatan (Rujab) Wakil Bupati Mamuju, Jl. Ahmad Kirang, Kelurahan Binanga, Kecamatan Mamuju, Kamis (12/4/2018).

"Ini penting untuk didorong, sebab melihat angkat penganting di bawah umur di Indonesia secara global masih tinggi berada pada urutan ke-7 atau tertinggi kedua di Asena setelah Kambodja," kata Yohana.

Ia menambahkan, dua hari yang lalu ia sudah melakukan pertemuan dengan Menteri Agama RI Lukman Hakim Syaifuddin, membahas terkait perubahan undang-undang tersebut.

"Kita akan tinjau ulang undang-undang ini, setidaknya umar yang diisyaratkan dinaikkan. Bisa juga yang kita dorong adalah Perpu sebagai pengganti undang-undang," ujarnya.

Termasuk, kata dia, akan meninjau kembali aturan pemberian hak kompensasi pernikahan bagi anak di bawah umur di Pengadilan Agama.

"Ini demi menyelamatkan anak-anak kita, agar mereka tumbuh berkembang dan hak-hak mereka didapatkan utamanya dalam hal mendapatkan pendidikan,"kata dia.

Yohana mengaku kaget melihat data yang memposisi Sulawesi Barat berada pada urutan pertama pernikahan di bawah umur tertinggi di Indonesia.

"Saya keget, kok bisa Provinsi yang hanya memiliki 1,3 juta penduduk bisa menjadi tertinggi angka pernikahan dininya. Kita juga akan tinjau kembali indokator indikatornya,"ucapnya.

Menteri kelahiran Manokwari, Papua, 1 Oktober 1958 ini, menghimbau kepada orang tua untuk memberikan kesempatan kepada anak-anaknya untuk tumbuh berkembang melalui pemenuhan hak-hak pendidikan agar Indek Pembangaunan Manusia meningkat.

"Pernikahan dini itu juga menyebabkan IPM suatu daerah susah meningkat. Kemudian pernikahan dini juga menyebabkan tingginya angka perceraian dan membuat angka kematian ibu meningkat karena sistem reproduksi belum maksimal sehingga juga potensi melahirkan anak yang gizi buruk," kata dia.

Anak-anak, lanjutnya, harus mengenyam atau mendapatkan hak pendidikan sampai mereka bisa menikmati pekerjaan yang starategis ikut sehingga ikut membangun daerah.

"Mereka yang akan melanjutkan daerah ini karena masa depan ada di tangan mereka. Sehingga kasus pernikahan anak ini harus benar-benar menjadi perhatian pemerintah," tuturnya.

Penulis: Nurhadi
Editor: Imam Wahyudi
Sumber: Tribun Timur
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help