Komitmen Pencegahan Korupsi, Ini Kata Wakil Bupati dan Ketua DPRD Mamuju

Kegiatan tersebut juga dijadikan momentum untuk menyepakati 10 poin komitmen bersama antara seluruh unsur pemerintahan se Sulawesi Barat

Komitmen Pencegahan Korupsi, Ini Kata Wakil Bupati dan Ketua DPRD Mamuju
nurhadi/tribunsulbar.com
Wakil Bupati Mamuju Irwan SP Pababari dan Ketua DPRD Mamuju Hj. Siti Suraida Suhardi. 

Laporan Wartawan TribunSulbar.com, Nurhadi

TRIBUNSULBAR.COM, MAMUJU - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar Rapat Koordinasi dan supervisi program pemberantasan korupsi terintegrasi di Aula Kantor Gubernur Sulawesi Barat, Rabu (11/4/2018).

Kegiatan tersebut juga dijadikan momentum untuk menyepakati 10 poin komitmen bersama antara seluruh unsur pemerintahan se Sulawesi Barat dalam upaya pencegahan korupsi.

Wakil Bupati Mamuju, Irwan Pababar yang turut hadir pada kegiatan tersebut menyebut, menguatkan sistem pencegahan korupsi khususnya di tubuh birokrasi hendaknya tak berhenti pada penandatangan komitmen bersama itu.

Ia menyebut, upaya pencegahan praktek korupsi di tubuh birokrasi adalah usaha yang idealnya terus digaungkan setiap saat.

"Semua unsur yang menyatu dalam tatanan birokrasi mestinya sadar bahwa kita semua adalah pelayan masyarakat. Paradigma bahwa birokrasi ada di posisi yang dilayani sudah seharusnya dilenyapkan," kata Irwan saat ditemui seusai rapat koordinasi KPK.

Irwan menambahkan, usaha untuk semakin meminimalisir korupsi tetap dilakukan dalam sistem reformasi birokrasi yang sudah sejak beberapa waktu lalu dilakukan di internal pemerintahan daerah.

"Potensi korupsi bisa diminimalisir jika mental birokrat kita bisa diletakkan pada posisi yang semestinya. Bahwa kita harusnya sadar, kita ini pelayan kepentingan masyarakat. Reformasi birokrasi, menurut saya, substansinya di situ. Mengubah mindset birokrat kita," ucap Ketua DPD Hanura Sulawesi Barat itu.

Hal senada juga diungkapkan Ketua Mamuju'>DPRD Mamuju, Suraidah Suhardi mengatakan, penandatanganan kesepakatan bersama tentang pencegahan korupsi yang digelar KPK bersama pemerintah Provinsi Sulawesi Barat hendaknya dijadikan momentum semua pihak dalam membumihanguskan perilaku yang merugikan masyarakat dan negara itu.

"Setidaknya, penandatangan komitmen bersama ini adalah upaya bahwa di Sulbar ini punya komitmen yang cukup kuat agar kita semua terhindar dari praktek korupsi," kata Suraidah.

Sebagai Ketua lembaga legislatif di Kabupaten Mamuju, Ketua DPC Demoktar Mamuju itu, mengatakan akan terus berkomitmen untuk tetap aktif dalam upaya menciptakan tatanan birokrasi yang bersih dari praktek-praktek korupsi.

"Fungsi pengawasan yang melekat di DPRD tentu akan tetap kami maksimalkan. Itu adalah komitmen kami dalam menciptakan sekaligus memelihara tatanan birokrasi yang bersih," ujar anak mantan Bupati Mamuju itu.

Penulis: Nurhadi
Editor: Imam Wahyudi
Sumber: Tribun Timur
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help