Aliansi IPMIL Raya Gelar Aksi Tolak UU MD3 dan Kenaikan BBM

Aliansi IPMIL Raya adalah gabungan dari organisasi IPMIL beberapa kampus. Seperti Unhas, UMI, UNM, PNUP, YPUP, MRM dan Unifa.

Aliansi IPMIL Raya Gelar Aksi Tolak UU MD3 dan Kenaikan BBM
Handover
Ratusan mahasiswa Luwu Raya yang tergabung dalam Aliansi IPMIL Raya turun kejalan dangan melakukan unjuk rasa penolakan Undang-undang No. 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPRD, dan DPD (MD3) dan kenaikan harga BBM. 

TRIBUN-TIMUR.COM-- Ratusan mahasiswa Luwu Raya yang tergabung dalam Aliansi IPMIL Raya turun kejalan dangan melakukan unjuk rasa penolakan Undang-undang No. 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPRD, dan DPD (MD3) dan kenaikan harga BBM, Rabu (5/4/2018)

Aliansi IPMIL Raya adalah gabungan dari organisasi IPMIL beberapa kampus. Seperti Unhas, UMI, UNM, PNUP, YPUP, MRM dan Unifa.

Unjuk rasa tersebut dilakukan di Fly Over Jl AP Pettarani kemudian long march ke gedung DPRD Provinsi Sulsel untuk menyampaikan beberapa tuntutan.

Jenderal lapangan Alif Gautama dalam orasinya mengatakan UU MD3 sangat tidak sesuai dengan implementasi asas yang digunakan di indonesia yaitu berasaskan demokrasi pancasila yakni dari rakyat, untuk rakyat dan oleh rakyat.

Beberapa revisi pasal UU MD3 dinilai bermasalah. Seperti pasal 73 yg mengatakan bahwa mewajibkan polisi membantu memanggil paksa seseorang yang akan diperiksa DPR.

"Kami menganggap keputusan DPR memanggil paksa adalah keputusan yang memaksa dan sewenang-wenang dalam negara hukum," jelasnya dalam rilis yang diterim Tribun Timur, Kamis (5/4/2018)

Ada pula pasal 122 menjelaskan bahwa DPR melalui MKD, bisa mempidanakan orang yang dianggap merendahkan DPR atau Anggota DPR

"DPR hari ini anti kritik, toh dasarnya rakyatlah yang memilih anggota DPR, masyarakat berhak mengkritik DPR demi kemajuan negara ini," jelasnya.

Dilanjutkan lagi pada pasal 245 yang menyatakan pemeriksaan anggota DPR harus izin MKD sebelum dilimpahkan ke preside.

"Pasal 245 menjadi tameng atau benteng bagi anggota dewan agar tidak mudah dijerat oleh proses hukum ketika suatu saat nanti terkena kasus atau pidana," jelasnya.

Selain itu, Aliansi IPMIL Raya ini menyoroti kebijakan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).

Kenaikan bbm sangatlah berdampak buruk bagi masyarakat selama 2018, dalam jangka waktu 3 bulan pemerintah telah menaikkan harga BBM.

"Keboijakan ini tentu akan menambah menyulitkan masyarakat miskin, Kami dari aliansi IPMIL Raya menolak UU MD3 dan menolak kenaikan harga BBM” jelasnya.

Unjuk rasa oleh ALIANSI IPMIL raya di sambut oleh bebrapa perwakilan dari DPRD Prov. Sulsel-SEL untuk berdialog bersama.

Di akhir dialog pernyataan sikap mereka kemudian diterima hingga di kirim ke pusat (DPR RI).

Penulis: Hasan Basri
Editor: Ardy Muchlis
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved