Demo di Flyover, PB IPMIL Raya: Pemerintah Jokowi-JK Tidak Pro Rakyat

Unjuk rasa itu terkait kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis pertamax dan pertalite.

Demo di Flyover, PB IPMIL Raya: Pemerintah Jokowi-JK Tidak Pro Rakyat
HANDOVER
Mahasiswa dari Pengurus Besar (PB) IPMIL Raya, berunjuk rasa di bawah Flyover, Jl AP Pettarani, Kota Makassar, Sabtu (31/3/2018). 

Laporan Wartawan Tribun Timur, Darul Amri Lobubun

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Mahasiswa dari Pengurus Besar (PB) IPMIL Raya, berunjuk rasa di bawah Flyover, Jl AP Pettarani, Kota Makassar, Sabtu (31/3/2018).

Unjuk rasa itu terkait kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis pertamax dan pertalite.

Melalui rilisnya, PB IPMIL Raya menyebutkan, masalah yang datang melanda Indonesia di antaranya adalah kenaikan harga BBM dilakukan pemerintah pusat secara diam-diam.

"Diketahui permasalahan Indonesia saat ini begitu banyak dan tak kunjung ada penyelesaian, ditambah lagi kenaikan BBM yang diam-diam oleh pemerintah," kata ketua PB IPMIL Raya, Ittong Sulle.

Selain itu,  diperkeruh juga dengan kasus-kasus yang di bangsa ini, mulai dari korupsi, supremasi hukum, ekonomi, politik, pendidikan, kesehatan dan permasalahan tenaga kerja asing.

Baca: VIDEO: Harga Pertalite Naik, Begini Antrean Panjang di SPBU Jeneponto

"Ini merupakan cerminan bobroknya pengelolaan bangsa di kepemimpinan Jokowi-JK. Ini harus ditangani secara serius karena kalau berlarut-larut maka bangsa ini akan hancur," ujar Sulle.

PB IPMIL Raya menilai, argumentasi subsidi merupakan beban bagi anggaran negara yang menjelaskan, pemerintahan Jokowi-JK kebijakan tidakbpro rakyat.

"Ini sudah terlihat jelas, dan ini adalah kenaikan harga BBM dapat dipastikan akan memukul hati rakyat karena harga-harga kebutuhan pokok juga semakin melambung tinggi," lanjut Sulle.

Ditambahkan, BBM berubsidi berfungsi sebagai alat koreksi terhadap ketidaksempurnaan pasar sehingga harga suatu produk masih dapat terjangkau oleh masyarakat luas.

"Subsidi BBM tidak boleh dicabut atau dihilangkan karena tanggung jawab negara untuk melindungi dan menjamin kehidupan yang layak dari warga negaranya," tambah Ittong Sulle.

PB IPMIL Raya menyatakan sikap, menolak kenaikan BBM dan meminta revisi kembali Undang-undang MD3, menolak pengimporan bahan pangan dan juga pembatasan pekerja asing.(*)

Penulis: Darul Amri Lobubun
Editor: Mahyuddin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help