opini

OPINI: Dicari Kandidat Kepala Daerah yang Pro Bantuan Hukum

Dari 19 kabupaten/kota dan 1.853 desa di Sulsel, terdapat 600 ribu penduduk miskin yang belum terjangkau bantuan hukum.

OPINI: Dicari Kandidat Kepala Daerah yang Pro Bantuan Hukum
TRIBUN TIMUR/DARUL AMRI
Abdul Azis - Mantan Direktur LBH Makassar 

Oleh: Abdul Azis
Advokat - Mantan Direktur LBH Kota Makassar

Memasuki masa kampanye kandidat (calon) kepala daerah pada pilkada serentak di Sulawesi Selatan, publik merasa belum banyak melihat adu gagasan lewat program antar-kandidat.

Kandidat bersama tim pemenangannya hingga saat ini masih sibuk beradu argumentasi hukum tentang pelanggaran dan sengketa pemilihan di panwas, bawaslu, hingga PTTUN.

Masyarakat pemilih masih mencari dan menantikan gagasan dan program menarik dari para kandidat, termasuk mencari calon gubernur dan calon bupati/walikota yang pro bantuan hukum atau mengusung program bantuan hukum.

Program bantuan hukum nyaris tidak mendapat tempat dalam program dari para kandidat di Sulawesi Selatan.

Padahal program ini termasuk program populis dan pro masyarakat miskin yang oleh tim kandidat bisa dikapitalisasi sebagai electoral value.

Kendatipun angka masyarakat miskin di Sulawesi Selatan tidak terlalu tinggi dibanding provinsi lainnya, tetapi kemiskinan tetap menjadi permasalahan yang terus berupaya dientaskan.

BACA JUGA: Opini Prof Mardan: Transformasi Universitas Islam

BACA JUGA: OPINI: Pilkada dan Kepungan Masa Lalu

Salah satu faktor terjadinya kemiskinan adalah rendahnya akses masyarakat terhadap hukum dan keadilan termasuk.

Halaman
1234
Editor: Jumadi Mappanganro
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help