Granat Maros Protes Arjab Cs Dikenakan Pasal Berbeda oleh Polda

Arjab memiliki hak untuk direhabilitasi jika terbukti sebagai pecandu. Namun, dia tidak serta merta lepas dari jeratan hukum.

Granat Maros Protes Arjab Cs Dikenakan Pasal Berbeda oleh Polda
ansar/tribunmaros.com
Putra bungsu Wakil Bupati Maros, Harmil Mattotorang, Arjab Ajib Mattotorang (32) dibekuk Direktorat Narkoba Polda Sulsel saat berpesta sabu di rumahnya Jl Cemara, Alliritenggae, Turikale, Rabu (7/3/2018). 

Laporan Wartawan Tribun Timur, Ansar Lempe

TRIBUN-TIMUR.COM, MAROS - Gerakan Nasional Anti Narkotika (Granat) Maros mengapresiasi langkah penyidik Polda Sulsel yang tetap melanjutkan proses hukum kepada putra bungsu Wakil Bupati Maros, Harmil Mattotorang, Arjab Arjib Mattotorang, Rabu (14/3/2018).

Ketua Granat Maros, Muh Bakri mengatakan, Arjab memiliki hak untuk direhabilitasi jika terbukti sebagai pecandu. Namun, dia tidak serta merta lepas dari jeratan hukum.

"Di satu sisi kami apresiasi Polda yang menerapkan pasal 112 kepada Arjab. Tapi disisi lain, ketiga rekannya hanya dikenakan hukuman rehabilitasi saja. Sepertinya itu keliru. Soal bukti, mereka tertangkap tangan dan urinnya positif," kata Bakri.

Arjab Ajip Mattotorang, ASN Dinas Keuangan dibekuk bersama tiga rekannya, yakni Yusri sebagai ASN Satpol PP serta Haeril (36) dan Haerul (25) di rumah mertuanya, Saleha jalan Cemara, Alliritenggae, Turikale

Menurutnya, pasal 127 bisa saja digunakan oleh penyidik untuk menjerat tiga rekan Arjab. Ketiganya tidak bisa dipisahkan dengan Arjab yang di badannya ditemukan barang bukti sabu sisa pakai seberat 0,9 gram.

Dua bukti dinilai sudah cukup menjerat ketiganya ke meja hijau seperti Arjab.

"Itu terkesan aneh, kok sepertinya dipisahkan. Padahal, pelaku ini menggunakan narkoba itu secara bersama-sama. Kebetulan saja, Arjab ketibang sial karena dia yang mengantongi barang bukti," katanya.

Bakri mengaku, dalam Undang-undan nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, memang terjadi ambigu antara penyalahguna, pecandu dan korban penyalahguna.

Secara eksplisit, penyalahguna dengan pecandu sama saja, didefenisikan sama saja. Namun, penerapan pasal 112, 127 dan 54 sering diperdebatkan.

"Antara pasal itu saja sebenarnya sudah tidak sejalan. Belum lagi dengan adanya Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 4 tahun 2010 soal klasifikasi pecandu yang direhab itu. Jadi semakin kabur saja. Malahan banyak pengedar lolos begitu saja karena klasifikasi itu," katanay.

Dia berharap penegak hukum bisa mengacu pada kasus Sutrisno Nugroho yang mengajukan Yudisial Review ke MK terhadap UU Narkotika yang telah ditolak.

Sutrisno sendiri merupakan terpidana kasus Sabu seberat 0,7 gram yanh divonis 4 tahun penjara oleh Pengadilan Negeri Jakarta Barat.

"Inikan seharusnya jadi yurisprodensi bagi para penegak hukum, mulai Polisi hingga pengadilan untuk memutuskan kasus Arjab ini, seperti kasus Sutrisno Nugroho. Kami berharap assesment BNN kepada mereka juga secara benar. Jika memang tidak harus direhabilitasi, yah lanjutkan proses hukumnya," ujarnya.

Penulis: Ansar
Editor: Anita Kusuma Wardana
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help