Pantau Abu Tours Lewat Polda Sulsel, Dirjen PHU: Sisa Tunggu Waktu

Hal itu dibentuk setelah adanya penyelidikan yang dilakukan Polda Sulsel terhadap Biro jasa perjalananan umrah Abu Tours.

Pantau Abu Tours Lewat Polda Sulsel, Dirjen PHU: Sisa Tunggu Waktu
saldy/tribun-timur.com
Direktur Pembinaan Umrah dan Haji Khusus Kemenag, RI Arfi Hatim. 

Laporan wartawan Tribun Timur, Saldy.

 TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Dirjen PHU Kemenag RI Prof Nizar Ali mengaku telah membentuk Satgas Travel untuk mengawasi travel 'nakal' di Makassar.

Hal itu dibentuk setelah adanya penyelidikan yang dilakukan Polda Sulsel terhadap Biro jasa perjalananan umrah Abu Tours.

"Satgas telah dibentuk, ini untuk mengawasi aktivitas para travel umrah. Meski kerja Satgas fokus pada Abu Tours tidak membuat travel lainnya lepas dari pengawasan," ujar Prof Nizar, Selasa (13/3).

Ia menyebutkan selama ini pihaknya masih dalam proses pengawasan. Jika memenuhi kriteria untuk pencabutan izin, barulah Kemenag RI mencabut izin Abu Tours.

"Sisah menunggu waktu, kami intens kok kordinasi kepada Polda Sulsel, " tambahnya.

Ia mengungkapkan kewenangan Kemenag RI saat terjadi pelanggaran yang dilakukan pihak travel, sanksinya tegas mencabut izin travel tersebut

Kasus Abu Tours ini sudah menjadi perhatian Menteri Agama, olehnya Direktorat umrah dan haji yang bawahnya ada subdit pengawasan, ada subdit perizinan bekerja sesuai tupoksinya

Bagaimana dengan maklumat Abu Tours, siap memberangkat tapi tambah biaya?

"Nggak bisa, kontrak pertama kan paketnya sekian. Dalam kontrak itu kan diatur. Kalau ada nambah itu melanggar. Misalnya paket 12 juta, tapi akhirnya disiruh nambah. Itu nda boleh," katanya.

Sementara itu, Direktur Pembinaan Umrah dan Haji Khusus Kemenag RI Arfi Hatim mengatakan sudah memanggil Abu Tours.

" Kami juga sudah melakukan pengawasan. Kami sudah memanggil. Kami meminta memberhentikan termasuk potensi masalah saat itu adalah potensi per-agenan," tegasnya.

Ia menyebutkan Abu Tours banyak melakukan pelanggaran, selain tidak adanya kepastian untuk memberangkatkan jamaah umrah, di regulasi Kemenag juga akan ada waktu pendaftaran dan keberangkatan maksimal 6 bulan sudah berangkat.

"Jadi sejak jamaah mendaftar, maksimal 6 bulan ke depan sudah harus berangkat kalau dilunasi sekarang, minimal 3 bulan sudah harus berangkat," katanya sembari sebut, pihaknya menghargai proses hukum yang berjalan.

Penulis: Saldy
Editor: Imam Wahyudi
Sumber: Tribun Timur
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help