Giliran Pegawai BPN Siap Dihadirkan di Sidang Mantan Bupati Takalar

Pada sidang lanjutan kasus dugaan korupsi mantan Bupati Takalar, Burhanuddin Baharuddin

Giliran Pegawai BPN Siap Dihadirkan di Sidang Mantan Bupati Takalar
Sidang perdana mantan Bupati Takalar, Burhanuddin Baharuddin berlangsung di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Makassar, Kamis (22/02/2018).Sidang digelar dengan agenda pembacaan dakwaan atas kasus dugaan penjualan lahan milik negara, di Desa Laikang, Kecamatan Mangarabombang, Kabupaten Takalar. tribun timur/muhammad abdiwan 

Laporan wartawan Tribun Timur Hasan Basri

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR -- Sidang lanjutan kasus dugaan korupsi mantan Bupati Takalar, Burhanuddin Baharuddin kembali digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Makassar, pada kamis depan, dengan agenda mendengarkan keterangan saksi.

Menurut Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Tinggi Sulselbar, Ahmad Syah bahwa sidang berikutnya bakal menghadirkan tiga orang saksi.

"Untuk Kamis depan, saksinya ada pihak Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Takalar," kata Ahmad Syah.

Adapun dalam sidang yang digelar siang tadi menghadirkan dua orang saksi dari pejabat Transmigrasi Kabupaten Takalar, yakni manta Kepala Dinas, Andi Rijal dan UPT Transmigrasi, Mappaselleng.

Bupati dalam perkara ini didakwa terlibat penjualan lahan seluas 229 bidang tanah, yang terdapat di 5 Desa, di Kecamatan Mangarabombang, kepada PT Karya Insan Cirebon untuk dijadikan sebagai zona industri berat

Keterlibatanya diduga menyalagunakan kewenangan dengan mengeluarkan izin prinsip kepada kepada PT Karya Insan Cirebon untuk zona industri berat tertanggal 15 Oktober 2015 di lokasi Desa Laikang dan Desa Punaga.

Padahal di lokasi itu seluas 3.806,25 Ha merupakan lahan pencadangan tanah untuk pembangunan kawasan pemukiman transmigrasi sesuai dengan Surat Keputusn (SK) Gubernur nomor 1431/V/tahun 1999.

Atas izin yang dikeluarkan Bupati Takalar, Camat Mangarabombang M.Noer Utary, Kepala Desa Laikang, Sila Laidi, dan Sekretaris Desa, Risno Siswanto menjual lahan dengan menerbitkan Sporadik, HGB.

Ia juga dituding merekayasa kepemilikan lahan seolah olah tanah yang dijual itu milik masyarakat dengan alas hak tanah garapan atau AJB. (*)

Penulis: Hasan Basri
Editor: Suryana Anas
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved