Target Rp 13 Miliar Piutang Kembali, BPJS Ketenagakerjaan Sulama Rancang Program Ini

Dia menambahkan, tahun lalu terdapat 54 perusahaan yang diserahkan ke KPKNL dengan nilai Rp3,5 Miliar dan tertagih sebanyak 22

Target Rp 13 Miliar Piutang Kembali, BPJS Ketenagakerjaan Sulama Rancang Program Ini
TRIBUN TIMUR/MUHAMMAD ABDIWAN
Karyawan BPJS Ketenagakerjaan Makassar dengan berpakaian adat melayani para pelanggan di kantor BPJS Ketenagakerjaan Makassar, Jl Urip Sumoharjo, Makassar, Rabu (6/9/2017). Dalam kesempatan ini, Kepala Cabang BPJS Ketenagakerjaan Makassar, Harmunanto turun langsung melayani para peserta.tribun timur/muhammad abdiwan 

Laporan Wartawan Tribun Timur, Muhammad Fadhly Ali

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Sulawesi dan Maluku (Sulama) bareng Direktorat Jenderal Keuangan Negara (DJKN) Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggaran Dan Sulawesi Barat (Sulseltrabar) merancang program penagihan perusahaan menunggak piutang iuran.

Deputi Direktur Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Sulama, Sudirman Simamora pada penyusunan program tersebut di Swiss-Belinn Panakkukang Makassar, Kamis (8/3/18) menuturkan, kerja bersama ini ditujukan untuk mempertegas sinergitas antara dua lembaga negara dalam mendukung Undang-Undang No 24 Tahun 2011 Tentang BPJS.

"Tahun ini kami merencanakan menyerahkan 326 berkas piutang ke DJKN Sulseltrabar yang tersebar di lima unit KPKNL dengan potensi nilai sebesar Rp 13 miliar," kata Sudirman.

Dia menambahkan, tahun lalu terdapat 54 perusahaan yang diserahkan ke KPKNL dengan nilai Rp3,5 Miliar dan tertagih sebanyak 22 Perusahaan dengan nilai Rp1,8 miliar.

Kepala Kantor Wilayah DJKN Sulseltrabar, Anugrah Komara mengatakan, sisa piutang BPJS Ketenagakerjaan tahun sebelumnya akan ditindaklanjuti oleh KPKNL pada tahun 2018.

"Dari kegiatan ini, kami akan menindaklanjuti seluruh berkas piutang BPJS Ketenagakerjaan yang juga telah ada sebelum beralih dari PT Jamostek ke BPJS Ketenagakerjaan, dari data kami masih ada 131 berkas piutang dengan nilai outstanding sebesar Rp 6,2 miliar, dan ini juga menjadi agenda kami kegiatan ini," ujarnya.

Anugrah mengharapkan, agar berkas piutang BPJS Ketenagakerjaan yang diserahkan ke KPKNL disertai dengan data valid karena data valid menentukan keberhasilan penagihan KPKNL.

Penulis: Muhammad Fadly Ali
Editor: Imam Wahyudi
Sumber: Tribun Timur
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved