Pilwali Parepare 2018

KPU Parepare Batasi Dana Kampanye Paslon, Begini Rinciannya

Adapun dana kampanye tersebut digunakan untuk membiayai rapat umum atau kampanye akbar, pertemuan terbatas, tatap muka dan dialog.

KPU Parepare Batasi Dana Kampanye Paslon, Begini Rinciannya
MULYADI
Ketua KPUD Parepare, Nur Nahdiyah saat konfrensi pers di halaman Kantor KPUD Parepare 

Laporan Wartawan Tribun Timur, Mulyadi

TRIBUN-TIMUR.COM, PAREPARE - Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Parepare membatasi dana kampanye bagi masing-masing Pasangan Calon (Paslon) sebesar Rp 7,4 milar.

Hal ini disampaikan Ketua KPUD Parepare, Nur Nahdiyah, Senin (5/3/2018).

"Secara keseluruhan batasan dana pengeluaran yang diperbolehkan untuk masing-masing Paslon hanya sebesar Rp7,4 miliar," ucap dia.

Adapun dana kampanye tersebut digunakan untuk membiayai rapat umum atau kampanye akbar, pertemuan terbatas, tatap muka dan dialog.

Selain itu, penambahan Bahan Kampanye (BK) serta Alat Peraga Kampanye (APK) dan anggaran jasa konsultan serta managemen.

Baca: Ini 16 Parpol yang Dinyatakan Lolos Administrasi di KPU Parepare

Nahdiyah menyebutkan, total dana kampanye tersebut di antaranya biaya pertemuan terbatas hanya Rp 880 juta, dengan jumlah peserta maksimal 1.000 orang, dalam 18 kali pertemuan.

"Selain itu, tatap muka dan dialog, sebesar Rp1,4 milliar jika dilakukan pada tempat terbuka. Jika kegiatannya dalam ruang tertutup, sebesar Rp2 milliar untuk 129 kali pertemuan, dengan jumlah peserta 200 orang," tuturnya.

Adapun untuk penambahan Bahan Kampanye (BK) dengan frekuensi 100 persen, batasan biayanya sekitar Rp 460 juta, penambahan APK dengan frekuensi 150 persen, biayanya sebesar Rp36 Juta

Untuk pembuatan bahan kampanye anggaran yang diperbolehkan Rp 1,4 miliar, dan biaya jasa konsultan dan managemen tidak boleh lebih dari angka Rp 300 juta.

Baca: Panwaslu Parepare Pasang Aturan Ancaman Pelanggaran Pilkada di Kantor Kelurahan

Ditambah, biaya rapat umum atau kampanye akbar, biaya yang boleh dikeluarkan tiap paslon hanya dibatasi sebesar Rp 880 juta, dengan jumlah peserta maksimal 15 ribu orang dalam satu kali pertemuan.

Nahdiyah menambahkan bahwa aturan batasan dana kampanye ini harus dipatuhi oleh masing-masing Paslon karena melanggar maka akan dikenakan sanksi pembatalan sebagai Paslon.

"Ini karena dianggap melanggar Pasal 53 PKPU Nomor 5 Tahun 2017," ujarnya.(*)

Penulis: Mulyadi
Editor: Mahyuddin
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help