Pilgub Sulsel 2018

Di Acara Ini, Ketua Panwaslu Bulukumba Imbau ASN Cari Aman

Ia menyampaikan, banyak sanksi yang menanti bagi ASN yang terbukti terlibat dalam kampanye.

Di Acara Ini, Ketua Panwaslu Bulukumba Imbau ASN Cari Aman
firki/tribunbulukumba.com
Ketua Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Bulukumba, Andi Muhammad Amin, meminta Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk tidak terlibat kampanye Pemilihan Gubernur (Pilgub) 2018. Hal tersebut disampaikan Amin saat membuka sosialisasi pengawasan tahapan kampanye pilgub 2018, di Hotel Agri, Jl R Suprapto, Kelurahan Tanah Kongkong, Kecamatan Ujung Bulu, Bulukumba, Sabtu (3/3/2018). 

Laporan Wartawan TribunBulukumba.com, Firki Arisandi

TRIBUNBULUKUMBA.COM, UJUNG BULU - Ketua Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Bulukumba, Andi Muhammad Amin, meminta Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk tidak terlibat kampanye Pemilihan Gubernur (Pilgub) 2018.

Hal tersebut disampaikan Amin saat membuka sosialisasi pengawasan tahapan kampanye pilgub 2018, di Hotel Agri, Jl R Suprapto, Kelurahan Tanah Kongkong, Kecamatan Ujung Bulu, Bulukumba, Sabtu (3/3/2018).

"Kalau ada ASN, PPTK tolong diingatkanlah. Tidak usah campur tangan, daripada kena malapetaka," ujar Amin.

Ia menegaskan, ASN yang terindikasi mengampanyekan pasangan calon, nantinya bakal diproses oleh kementerian, termasuk Kemendagri dan KemenPAN.

Sehingga, oknum tersebut akan sulit untuk lolos dari jeratan hukum.

Ia menyampaikan, banyak sanksi yang menanti bagi ASN yang terbukti terlibat dalam kampanye.

"Sanksi untuk ASN yang terlibat bukan hanya penundaan pangkat saja, tapi bahkan pemecatan, sekarang peraturan sudah semakin ketat," pungkas Amin.

Hingga saat ini, kata Amin, sudah ada beberapa ASN di Bulukumba yang telah dilaporkan.

Amin menjelaskan, setelah penetapan kampanye, ritme dan sanksi yang diterima bakal berbeda.

Pada pertemuan tersebut, ia juga menyampaikan target pengawasan yang bakal dilakukan oleh Panwas.

Menurut Amin, sedikitnya ada tiga hal yang bakal dijadikan fokus pengawasan, yakni pemerintah, masyarakat, dan penyelenggara.

Amin mengungkapkan beberapa fakta, bahwa sedikitnya 600 penyelenggara diseluruh diIndonesia telah diberhentikan.

"Termasuk di Kabupaten Sinjai lima tahun yang lalu, semua komisioner diberhentikan, itu semua bagian dari pengawasan," jelas Amin.

Penulis: Firki Arisandi
Editor: Imam Wahyudi
Sumber: Tribun Timur
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved