Tolak Undang-undang MD3, PMII Demo di DPRD Mamuju Tengah

Mereka menilai revisi Undang-undang tersebut mendiskriminasi kebebasan hak berpendapat dan melecehkan Undang-undang Dasar (UUD) tahun 1945.

Tolak Undang-undang MD3, PMII Demo di DPRD Mamuju Tengah
nurhadi/tribunsulbar.com
Puluhan kader Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Cabang Kabupaten Mamuju Tengah (Mateng), Sulawesi Barat (Sulbar) berunjuk rasa di depan Kantor Dewan Perwakikan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Mateng, Selasa (27/2/2019). 

Laporan Wartawan TribunSulbar.com, Nurhadi

TRIBUNSULBAR.COM, MAMUJU TENGAH - Puluhan kader Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Cabang Kabupaten Mamuju Tengah (Mateng), Sulawesi Barat (Sulbar), berunjuk rasa di depan Kantor Dewan Perwakikan Rakyat Daerah (DPRD), Selasa (27/2/2019).

Mereka membentangkan spanduk yang betuliskan, PC PMII Mateng menolak revisi Undang-undang MD3 (MPR, DPR, DPD dan DPRD) yang baru saja disahkan oleh DPR RI.

Mereka menilai revisi Undang-undang tersebut mendiskriminasi kebebasan hak berpendapat dan melecehkan Undang-undang Dasar (UUD) tahun 1945.

"Setiap warga negara berhak memberikan kritiknya terhadap kinerja anggota dan lembaga DPR. Tidak boleh dipandang sebagai bentuk penistaan terhadap anggota dan lembaga, apalagi dijerat dengan hukum," kata koordinator lapangan, Rustam.

Baca: Staf Kantor Camat Karossa Mamuju Tengah Terjaring OTT Tim Saber Pungli, Ini Kesalahannya

Olehnya, PC PMII Mateng mendesak Presiden RI Joko Widodo agar tidak menyetujui atau tidak menanda tangani revisi Undang-undang tersebut.

"Ini sebagai sikap politik Presiden untuk tidak mendukung revisi Undang-undang MD3, sekaligus menjadi sikap keberpihakanya kepada rakyat. Kami juga memndesak Presiden RI untuk segera mengeluarkan Perpu pengganti undang-undang," ujar Rustam.(*)

Penulis: Nurhadi
Editor: Mahyuddin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help