Versi Ombudsman, DPMTSP Kota Palopo Kedua Terbaik di Indonesia

Ia membutuhkan masukan dari semua pihak untuk senantiasa memberikan kontrol terhadap pelayanan yang diberikan DPMPTSP Palopo.

Versi Ombudsman, DPMTSP Kota Palopo Kedua Terbaik di Indonesia
handover
Ombudsman RI merilis hasil penilaian kompetensi kelembagaan pada pelayanan perizinan daerah tahun 2017, Rabu (21/2/2018). 

Laporan Wartawan TribunPalopo.com, Hamdan Soeharto

TRIBUNPALOPO.COM, WARA - Ombudsman RI merilis hasil penilaian kompetensi kelembagaan pada pelayanan perizinan daerah tahun 2017, Rabu (21/2/2018).

Sedikitnya 172 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dinilai yang terdiri dari 22 DPMPTSP di tingkat provinsi, 44 DPMPTSP Kota, dan 106 DPMPTSP Kabupaten. Penilaian tersebut dilakukan dalam kurun waktu Juni hingga Agustus 2017.

Untuk tingkat provinsi, hanya Sulawesi Selatan yang masuk dalam kompetensi tinggi atau zona hijau dengan nilai 76,43. Untuk tingkat kota, Ombudsman hanya menetapkan empat kota. Kota Palu meraih nilai tertinggi dengan nilai 82,86.

Sementara dibawah Kota Palu, ada Kota Pangkal Pinang dan Palopo dengan nilai sama, yakni 80,71, disusul Kota Bogor dengan nilai 76,43. Untuk tingkat kabupaten, tak satupun meraih zona hijau.

Baca: DPMPTSP Palopo Terbitkan 9.100 Izin di 2017, Sumbang PAD Rp 2,6 Miliar

Baca: Sidak, DPMPTSP Palopo Temukan Ruko Salahi IMB

Kepala DPMPTSP Palopo, Farid Kasim Judas, yang dikonfirmasi Kamis (22/2/2018) membenarkan hasil penilian itu. Farid mengaku bersyukur, Ombudsman RI mengakui kinerja yang dipimpinnya itu.

"Alhamdulillah, ini merupakan hasil kerja teman-teman dan seluruh stakeholder yang ada di Palopo. Ini juga adalah rahmat untuk Palopo," kata lelaki yang akrab disapa FKJ itu.

Ia mengaku masih membutuhkan masukan dari semua pihak untuk senantiasa memberikan kontrol terhadap pelayanan yang diberikan DPMPTSP Palopo.

"Kami tetap meminta masukan dari semua pihak. InsyaAllah kami komitmen terus membangun pelayanan publik yang baik. Komitmen itu adalah modal utama kami," tuturnya.

Sementara itu, Komisioner Ombudsman Adrianus Meliala mengatakan, hasil penilaian kompetensi kelembagaan pada pelayanan perizinan daerah tahun 2017 yang dilakukan Ombudsman menunjukkan kompetensi kelembagaan pelayanan perizinan daerah di Indonesia secara umum masih rendah.(*)

Penulis: Hamdan Soeharto
Editor: Hasriyani Latif
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved