Pemprov Sulbar Gelar Forum Konsultasi Publik, Ini Tujuannya

Forum Konsultasi Publik tersebut diikuti seluruh kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup pemerintah Provinsi Sulawesi Barat

Pemprov Sulbar Gelar Forum Konsultasi Publik, Ini Tujuannya
nurhadi/tribunsulbar.com
Wakil Gubernur Sulbar H Enny Anggraeny Anwar membuka Forum Konsultasi Publik dalam rangka penyusunan rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2019. 

Laporan Wartawan TribunSulbar.com, Nurhadi

TRIBUNSULBAR.COM, MAMUJU - Wakil Gubernur Sulbar H Enny Anggraeny Anwar membuka Forum Konsultasi Publik dalam rangka penyusunan rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2019.

Kegiatan tersebut dihelat di ruang pertemuan lantai II kantor gubernur, Jl Abd Malik Pattana Endeng, Kelurahan Rangas, Kecamatan Simboro, Rabu (21/2/2018).

Forum Konsultasi Publik tersebut diikuti seluruh kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup pemerintah Provinsi Sulawesi Barat

"Baiknya forum ini kembali digelar dengan menghadirkan para anggota DPD RI, DPR RI, dan DPRD untuk mendapatkan masukan mereka," kata Enny Angraeny.

Baca: Kapolda Sulbar Sambangi Rumah Ibadah Umat Hindu di Mamuju, Ini Tujuannya

Enny berharap, hasil konsultasi publik tersebut dapat dijadikan masukan dalam rangka penyusunan rancangan awal RKPD Provinsi Sulbar tahun 2019.

Kepala Bappeda Sulbar Junda Maulana yang hadir dalam kegiatan itu menuturkan, rancangan awal RKPD harus dibahas bersama para operator daerah untuk memperoleh masukan dan usulan.

"Setelah pertemuan ini, selanjutnya akan ada penyempurnaan rancangan awal RKPD, pra-musrenbang dengan empat bidang, diantaranya bidang infrastruktur, ekonomi, sosial budaya, dan pemerintahan," ujar Junda Maulana.

Junda menjelaskan, hasil musrenbang provinsi harus diketahui pada 9 April mendatang.

Baca: 3 Anggota DPRD Mamuju Teken Petisi Penolakan Revisi UU MD3

Selanjutnya akan dikonsultasikan ke Kemendagri, kemudian akan ditetapkan melalui peraturan gubernur tentang rancangan pembangunan daerah, rancangan APBD dan penetapan APBD.

"Agenda harus berjalan sesuai jadwal yang ditetapkan, karena banyak mekanisme yang harus dilalui. Diharapkan juga RKPD harus selesai tanggal 31 Mei 2018," kata Junda.(*)

Penulis: Nurhadi
Editor: Mahyuddin
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help