HMI Maros Desak Polres Beberkan Hasil Audit Kasus Menara Miring Al Markaz

Laporan Wartawan Tribun Timur, Ansar Lempe

TRIBUN TIMUR.COM, MAROS - Ketua HMI Butta Salewangang, Misbahuddin mendesak Polres Maros untuk melakukan transparansi penanganan kasus dugaan korupsi menara miring masjid Al-Markaz, Senin (19/2/2018).

Polres diminta membeberkan hasil audit tim ahli konstruksi bangunan dan kerugian negara dari BPKP.

"Kami desak Polres untuk transparansi mengenai pembangunan ulang menara masjid Al-Markas Maros yang didanai dari anggaran APBD tahun 2016," katanya.

Pembangunan menara tersebut dinilai sangat rancu. Kerancuhan harusnya disampaikan pihak penyidik kepada warga. Semua warga berhak mengetahui alasan dilanjutkannya pembangunan tanpa ada tersangka.

Meski dilanjutkan dengan pembangunan menara baru dengan menggunakan, namun pembangunan berjalan sangat lamban. Bahkan pembangunan telah telah melawati dua tahun anggaran yaitu tahun 2016 sampai 2018.

"Dalam jangka dua tahun, persentase pembangunan masih di bawah 20 persen. Sangat disayangkan pembangunan menara tersebut begitu lamban, baik dari sisi penegakan hukum maupun pembangunannya," katanya.

Misbah meminta kejalasan tentang dasar pembangunan menara Masjid tersebut. Dia menilai syarat kolusi dan nepotisme yang bisa mengarah korupsi dalam kasus menara.

"Timbul pertanyaan tentang pembangunan manara tersebut. Konstruksi untuk tiang podasi awal tidak dipergunakan sebagaimana fungsinya atau terkesan sia - sia saja," katanya.

Kasat Reskrim Polres Maros, AKP Jufri Natsir mengatakan, berdasarkan keputusan BPKP, penyelidik diminta untuk memberikan kesempatan kepada CV Sinar Mulia untuk memperbaiki menara Al Markaz.

Jufri telah menerima hasil audit BPKB tahun lalu. Untuk mempercepat proses pembangunan, polisi telah menyerahkan salinannya ke Kepala Dinas PU, Alfian Amri.

"Kami diminta untuk memberikan kesempatan untuk perbaikan menara Al Markaz. Hasil auditnya sudah keluar," ujarnya.(*)