Home »

Gowa

Tinjai Program PKT di Gowa, Menteri PDTT Tegaskan Hal Ini

Eko Putro Sandjojo meninjau program Padat Karya Tunai (PKT) yang ada di Desa Borongpa'la'la, Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Gowa

Tinjai Program PKT di Gowa, Menteri PDTT Tegaskan Hal Ini
HANDOVER
Menteri Pembangunan Desa Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT), Eko Putro Sandjojo meninjau program Padat Karya Tunai (PKT) yang ada di Desa Borongpa'la'la, Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Gowa, Kamis (15/2/2018). 

Laporan Wartawan Tribun Timur Wa Ode Nurmin

TRIBUN-TIMUR.COM, SUNGGUMINASA- Menteri Pembangunan Desa Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT), Eko Putro Sandjojo meninjau program Padat Karya Tunai (PKT) yang ada di Desa Borongpa'la'la, Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Gowa, Kamis (15/2/2018).

Dia mengatakan ada beberapa prinsip pelaksanaan program PKT yang harus disampaikan pendamping desa kepada pemerintah dan warga desa.

Yakni proyek yang didanai dana desa wajib dikelola secara swakelola dan tidak dikontraktualkan agar kemanfaatan anggaran proyek baik dalam bentuk upah, dana pembelian bahan material, hingga penyerapan tenaga kerja bisa dirasakan langsung oleh warga desa.

"Kalau dengan kontraktor, uangnya akan diterima kontraktor, mungkin pekerjanya dari orang-orang mereka, maka perputaran uang di desa tidak akan terjadi. Oleh karena itu, dana desa wajib digunakan secara swakelola," tegasnya.

Setelah menyerahkan bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) dan Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan bansos pangan rastra untuk warga Gowa, Presiden Joko Widodo meninjau pelaksanaan padat karya tunai untuk pembangunan jalan produksi dan saluran irigasi, di Desa Panyangkalang, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa, Kamis (15/2/2018).
Setelah menyerahkan bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) dan Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan bansos pangan rastra untuk warga Gowa, Presiden Joko Widodo meninjau pelaksanaan padat karya tunai untuk pembangunan jalan produksi dan saluran irigasi, di Desa Panyangkalang, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa, Kamis (15/2/2018). (FAHRIZAL SYAM)

Prinsip kedua, lanjut Eko bahwa 30 persen anggaran dana desa wajib digunakan untuk upah pekerja.

Hal ini dimaksudkan agar warga desa mendapatkan kepastian pendapatan dengan program Padat Karya Tunai. Dengan demikian dana desa selain produktif untuk mewujudkan berbagai proyek infrastruktur dasar di desa juga bisa meningkatkan daya beli masyarakat desa.

“Jika skema ini berjalan dengan baik maka daya beli masyarakat desa akan meningkat dengan cepat dan pasti akan berdampak pada penurunan angka kemiskinan di desa,” katanya

Selain mensosialisasikan program padat karya tunai, kata Eko, pendamping desa juga harus mendorong implementasi empat program unggulan yang telah ditetapkan Kemendes.

Prukades, embung, BUMDes, dan sarana olahraga karena terbukti mampu menurunkan angka kemiskinan.

Sebab menurutnya Kementerian mengalokasikan dana untuk pendamping desa Rp 1,9 Triliun untuk 39 ribu seluruh Indonesia.

Dan dia berjanji akan mereview, apakah efektif atau belum.

Sementara itu, Kadis PMD Gowa, Muh Asrul menjelaskan bahwa Menteri Desa PDTT dalam kunjungannya juga menyerahkan bantuan modal untuk 15 BUMDes serta meninjau pameran BUMDes dan pasar murah serta menyaksikan simulasi pengelolaan posyandu.

Dijelaskan Asrul bahwa program Padat Karya Tunai di Pattallassang secara detil meliputi antara lain pekerjaan pembuatan jalan tani sepanjang 280 meter, jembatan baja sepanjang 4 meter dengan total anggaran Rp 117 juta lebih yang menyerap sedikitnya 90 orang pekerja dengan jangka waktu 10 hari kerja.(*)

Penulis: Waode Nurmin
Editor: Anita Kusuma Wardana
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help