TribunTimur/

Panwaslu Polman Deklarasi Tolak Politik Uang

Ketua Panwaslu Kabupaten Suaib, mengatakan komitmen bersama menjadi kunci untuk menciptakan setiap tahapan pilkada 2018

Panwaslu Polman Deklarasi Tolak Politik Uang
nurhadi/tribunsulbar.com
Suasana deklarasi tolak dan lawan politik uang dan politisasi sara dalam Pilkada 2018, Rabu (14/2/2018) 

Laporan Wartawan TribunSulbar.com, Nurhadi

TRIBUNSULBAR.COM, POLMAN - Panwaslu Kabupaten Polewali Mandar, menggelar deklarasi tolak dan lawan politik uang dan politisasi sara dalam Pilkada 2018, Rabu (14/2/2018)

Deklarasi berlangsung di Gedung Nusantara, Jl. Pantai Bahari, Kecamatan Polewali dihadiri langsung pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Polman serta partai pendukung dua pasangan calon.

Ketua Panwaslu Kabupaten Suaib, mengatakan komitmen bersama menjadi kunci untuk menciptakan setiap tahapan pilkada 2018 bebas dari pengaruh politik transaksional dan penggunaan sara dalam kampanye pemilihan kepala daerah.

"Kesadaran berdemokrasi yang masih belum merata, terutama dikalangan bawah, sehingga yang terjadi adalah kuasa politik memanipulasi demokrasi itu sendiri," kata Suaib.

"Tantangan proses demokrasi kita, semakin lama semakin dinamis. Tantangan tersebut bisa datang dari berbagai pihak dan sangat mungkin mempengaruhi kualitas pelaksanaan Pilkada yang berintegritas," ujar Suaib menambahkan.

Menurut, Suaib, Panwaslu Kabupaten Polman memiliki komitmen dan tanggung jawab untuk memastikan integritas Pilkada dengan mengajak semua pihak untuk dapat terlibat baik dari aspek penyelenggaraan, kontestasi dan partisipasi adalah bagian penting dimana semua pihak dapat terlibat dan berkontribusi terhadap tinggi rendahnya kualitas Pilkada.

"Diantara hambatan kualitas Pilkada adalah politik uang dan politisasi sara. Dimana politik uang menjadi musuh besar kita bersama. Karena praktek ini akan menciptakan potensi tindakan korupsi dalam penyelenggaraan pemerintah daerah,"ujar Suaib.

Suaib menbahkan, politik uang di dalam Pilkada merupakan kerawanan yang terjadi di banyak daerah pada pilkada sebelumya. Praktek bagi bagi uang maupun barang, bentuk pemberian atau janji agar dapat mempengaruhi dengan cara tertentu pada saat pemilihan.

"Bagaimana pun juga money politik merupakan maslah yang membahayakan moral. Sehingga harus dilawan secara bersama,"tutur Suaib.

Penulis: Nurhadi
Editor: Imam Wahyudi
Sumber: Tribun Timur
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help