UU MD3 Disahkan, TII: Langkah Mundur Bagi Demokrasi dan Pemberantasan Korupsi

Transparency International Indonesia (TII) menilai UU ini akan mencederai amanah rakyat terhadap sistem demokrasi.

UU MD3 Disahkan, TII: Langkah Mundur Bagi Demokrasi dan Pemberantasan Korupsi
TRIBUN TIMUR/DARUL AMRI
Sekertaris Jendral Transparency International (TI) Dadang Trisasongko 

Laporan Wartawan Tribun Timur, Darul Amri Lobubun

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Hasil Revisi rapat paripurna DPR, Senin (12/2/2018) lalu, Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPRD, dan DPD (MD3 disahkan

Transparency International Indonesia (TII) menilai UU ini akan mencederai amanah rakyat terhadap sistem demokrasi.

Hal tersebut diungkapkan Sekertaris Jenderal, Transparency International Indonesia (TII) Dadang Trisasongko, melalui rilis yang dikirim ke Tribun Timur Makassar, Sulsel, Rabu (14/2/2018).

"Hasil penelitian di Indonesia tunjukkan, korupsi masih sangat tinggi di lembaga-lembaga pemerintahan seperti DPR, DPRD, aparat bikokrasi, dirjen pajak dan polisi, ini dipersepsikan sebagai lembaga terkoru," kata Dadang dalam rilisinya.

Karena dalam salah satu pasal, pasal 122 Huruf K menyatakan, Mahkamah Kehormatan DPR bertugas mengambil langkah hukum dan atau langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang, badan hukum yang merendahkan kehormatan DPR dan anggota DPR.

Menurut TII, Inilah yang menjadi indikasi dan sebuah bentuk kemunduran sistem demokrasi, ini adalah suatu penghinaan terhadap parlemen merupakan dalam bentuk norma hukum baru yang sengaja diciptakan oleh DPR, untuk menjauhkan marwah lembaga dari segala kritik.

Pada tahun 2017, TII luncurkan Global Corruption Barometer (GCB)- http://riset.ti.or.id/global-corruption-barometer-2017/, yang memotret kinerja pemberantasan korupsi berdasarkan pendapat dan pengalaman masyarakat di setiap negara. Survei GCB sendiri memiliki jejak panjang sebagai sebuah rangkaian penelitian yang dilakukan secara global.

Menurut data GCB 2017, tingkat korupsi di lembaga legislatif dinilai masih tinggi, penilaian ini konsisten menempatkan legislatif sebagai lembaga paling korup, setidaknya selama tiga tahun terakhir. Berdasar pada temuan GCB pada 2013.

“Hal ini bisa disebabkan oleh dua hal. Pertama, banyaknya kasus korupsi yang melibatkan anggota legislatif, mulai dari tingkat pusat hingga daerah. Kedua, kinerja lembaga legislatif dalam menjalankan fungsi utamanya (legislasi, anggaran, pengawasan) maupun kinerja pemberantasan korupsi di internalnya tidak berjalan secara maksimal. Kritik masyarakat terhadap DPR itu adalah bagian dari hak politik warga. Apalagi dengan melihat kinerjanya selama ini," jelas Dadang.

Halaman
12
Penulis: Darul Amri Lobubun
Editor: Ardy Muchlis
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved