Soal UU MD3, ACC Sulawesi Bilang Begini

ACC Sulwesi menyikapi pengesahan Undang Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2014, tentang MD3.

Soal UU MD3, ACC Sulawesi Bilang Begini
TRIBUN TIMUR/DARUL AMRI
Direktur Anti Corruption Committee (ACC) Sulawesi, Abdul Mutalib. 

Laporan Wartawan Tribun Timur, Darul Amri Lobubun

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Anti Corruption Committee (ACC) Sulwesi menyikapi pengesahan Undang Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2014, tentang MD3.

Menurut Direktur ACC Sulawesi, Abdul Mutalib terkait Pasal 122 pada intinya, ada beberapa poin penting di dalamnya.

Seperti, MKD dapat mengambil langkah hukum, orang perseorangan, kelompok atau badan hukum, dan merendahkan kehormatan DPR dan Anggota DPR.

"Mengenai hal itu, kami (ACC) selaku lembaga yang konsern dan mendorong tercipta sistem demokrasi memandang perlu menyampaikan sikap," ujar Mutalib dalam rilisnya, Rabu (14/2/2018).

ACC juga menyesalkan sikap anggota dewan yang memasukkan pasal, tentang kewenangan MKD melaporkan pidana masyarakat atau Badan Hukum.

Karena dengan memasuknya pasal 122 hurup K dalam UU MKD mengindikasikan rendah kepecayaan diri anggota dewan, terjadap jabatan yang diembannya.

"Karena amanat rakyat, itu amanat yang diemban oleh anggota dewan yang mulia dan terhormat, sehingga kritik, saran dan masukan," ungkap Abdul Mutalib.

"Hal itu tidak semestinya dimaknai sebagai fitnah ataupun black campaign. Jadi alangkah tidak bijak suara rakyat, suara pemilih dewan dan terhormat dimaknai sebagai fitnah," lanjut Mutalib.

Lalu, hadirnya pasal 122 ini, disebut akan berdampak pada lemahnya sistem check and balance terhadap anggota dewan.

Pada pasal 122 juga menampikan dan “membunuh” akal, kreatifitas ekspresi warga negara yang hidup di ruang2-ruang demokrasi. (*)

Penulis: Darul Amri Lobubun
Editor: Suryana Anas
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help