Ini Tiga Majelis Hakim yang Tangani Sidang Mantan Bupati Takalar

Burhanuddin Baharuddin merupakan tersangka kasus dugaan korupsi penjualan lahan milik negara, di Desa Laikang

Ini Tiga Majelis Hakim yang Tangani Sidang Mantan Bupati Takalar
TRIBUN TIMUR/SANOVRA JR
Bupati Takalar Burhanuddin Baharuddin menjadi saksi dalam sidang kasus korupsi penjualan lahan pemukiman transmigrasi Desa Laikang, Kecamatan Manggarabombang, Takalar yang berlangsung di pengadilan negeri, Jl Kartini, Makassar, Selasa (12/9/2017). Burhanuddin Baharuddin yang juga ditetapkan sebagai tersangka di kasus tersebut dinilai telah menyalahgunakan kewenangannya sebagai Bupati takalar dengan mengeluarkan izin prinsip kepada PT Karya Insan Cirebon untuk zona industri berat di Desa Laikang dan Punaga pada 15 Oktober 2015 lalu. Adapun realisasi penjualan lahan seluas 150 hektare itu merugikan negara sebesar Rp 18.507.995.000. TRIBUN TIMUR/SANOVRA JR 

Laporan wartawan Tribun Timur Hasan Basri

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR -- Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Makassar telah menunjuk tiga Majelis Hakim yang bakal menyidangkan perkara mantan Bupati Takalar, Burhanuddin Baharuddin.

Burhanuddin Baharuddin merupakan tersangka kasus dugaan korupsi  penjualan lahan milik negara, di Desa Laikang, Kecamatan Mangarabombang, Kabupaten Takalar.

Menurut Humas Pengadilan Negeri Makassar, Bambang Nur Cahyono bahwa dalam perkara itu, Ketua Pengadilan telah menetapkan tiga Majelis Hakim yang bakal memimpin persidangan.

"Ketiga hakim itu yakni Yuli Effendi sebagai hakim ketua, danDaniel Pratu serta Abdul Razak sebagak hakim anggota," kata Bambang.

Hanya saja kata Bambang sampai saat ini belum ada penetapam jadwal persidangan mantan Bupati Takalar tersebut.

Eks Bupati ini ditahan setelah ditetapkan sebagai tersangka, karena diduga menyalagunakan kewenangan dengan mengeluarkan izin prinsip kepada kepada PT Karya Insan Cirebon untuk zona industri berat tertanggal 15 Oktober 2015 di lokasi Desa Laikang dan Desa Punaga.

Padahal di lokasi itu seluas 3.806,25 Ha merupakan lahan pencadangan tanah untuk pembangunan kawasan pemukiman transmigrasi sesuai dengan Surat Keputusn (SK) Gubernur nomor 1431/V/tahun 1999.

Atas izin yang dikeluarkan Bupati Takalar, Camat Mangarabombang M.Noer Utary, Kepala Desa Laikang, Sila Laidi, dan Sekretaris Desa, Risno Siswanto menjual lahan dengan menerbitkan Sporadik, HGB.

Tersangka dituding merekayasa kepemilikan lahan seolah olah tanah yang dijual itu milik masyarakat dengan alas hak tanah garapan atau AJB. Lahan itu diketahui dijual pada tahun 2015 kepada penguasahan Tiongkok, yakni PT Karya Insan Cirebon dengan nilai realisasi penjualanya senilai Rp 18.507.995.000 atas luas lahan150 hektar

Penulis: Hasan Basri
Editor: Ardy Muchlis
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved