KPJKB: Rawan Pidanakan Jurnalis dan Orang Kritis, RUU KUHP Harus Ditolak

Komisi III DPR RI mengagendakan pembahasan nasib draft revisi RUU KUHP, Rabu (14/2/2018) besok.

KPJKB: Rawan Pidanakan Jurnalis dan Orang Kritis, RUU KUHP Harus Ditolak

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Koordinator Relawa Komite Perlindungan Jurnalis dan Kebebasan Berekspresi (KPJKB) Upi Asmaradhana menilai para pekerja media dan orang-orang kritis terancam rawan dipidanakan.

Pasalnya, rapat paripurna Komisi III DPR RI mengagendakan pembahasan nasib draft revisi Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP), Rabu (14/2/2018) besok.

Padahal draft RUU KUHP tersebut banyak peraturan yang akan membungkam kemerdekaan pers, demokrasi dan hak asasi manusia (HAM).

Berdasarkan telaah sejumlah pasal dalam draft revisi RUU KUHP tersebut, KPJKB berpendapat bahwa DPR RI dan pemerintah harus menunda pengesahannya.

BACA Upi Asmaradha: Begini Analisa KPJKB Mengapa Tolak RUU KUHP

Melalui rilisnya yang diterima tribun-timur.com, Selasa (13/2/2018) siang, KPJKB beralasan bahwa beberapa pasal dalam RUU KUHP tersebut dinilai:

1. Mengancam kemerdekaan dan sikap kritis para jurnalis.
2. Jurnalis rawan dikriminalisasi.

3. Mengancam kebebasan berekspresi dan berpendapat setiap warga.
4. Dapat memberangus proses berdemokrasi.

5. Tidak melindungi rakyat, justru spiritnya hendak melindungi penguasa
6. Tak sejalan dengan spirit UU No 40 Tahun 1999 tentang Pers

Pasal-pasal dimaksud di antaranya:

1. Pasal 309 ayat (1) perihal “Berita Bohong”
2. Pasal 328 - 329 perihal contempt of court. 

3. Pasal 494 tentang Tindak Pidana Pembukaan Rahasia

4. Pasal 262 - 264 tentang Penghinaan terhadap Presiden dan Wapres.
5. Pasal 284 dan 285 tentang penghinaan terhadap pemerintah.

Berdasarkan telaah atas pasal-pasal tersebut yang telah dilakukannya, KPJKB menyatakan sikap:

1. Hentikan seluruh usaha untuk mengesahkan RKUHP yang masih memuat banyak permasalahan

2. Meminta pemerintah untuk manarik RKUHP dan membahas ulang dengan berbasis pada data dan pendekatan lintas disiplin ilmu, dengan pelibatan bersama seluruh pihak, kelompok dan lembaga-lembaga terkait

“Ketiga, RUU KUHP harus memihak dan melindungi rakyat, bukan melindungi penguasa,” tegas Upi melalui rilisnya. (*)

Penulis: Jumadi Mappanganro
Editor: Jumadi Mappanganro
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved