Dijanji Berangkat 15 Januari, PNS Pemkot Makassar Ini Laporkan Abu Tours ke Polda Sulsel

Ia terpaksa melaporkan kasus tersebut ke penyidik Ditreskrimsus Polda Sulsel, usai dijanji sama Travel Abu Tours

Dijanji Berangkat 15 Januari, PNS Pemkot Makassar Ini Laporkan Abu Tours ke Polda Sulsel
DARUL AMRI
Seorang pegawai dari Pemkot Makassar mengadu di Posko pengaduan Abu Tours di Polda Sulsel, Selasa (13/2/2/2018). 

Laporan Wartawan Tribun Timur, Darul Amri Lobubun

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Pegawai dari Pemkot Makassar, Saharuddin mengadu di Posko pengaduan Abu Tours di Polda Sulsel, Selasa (13/2/2/2018).

Saharuddin mengatakan, ia terpaksa melaporkan kasus tersebut ke penyidik Ditreskrimsus Polda Sulsel, usai dijanji sama Travel Abu Tours mau diberangkatkan.

"Saya mendaftar tiga keluarga saya itu sejak bulan maret 2017 dan dijanjikan mau diberangkatkan 15 januari 2018, tapi belum berangkat," kata Saharuddin.

Saharuddin telah mendaftarkan tiga keluarganya, yakni anak, istri bersama tantenya. Mereka juga telah melunasi pembayaran masing-masing 15 juta.

"Saya sendiri membawahi empat orang keluarga, saya dulu mengikuti promo umroh dan membayar 15 juta 100 ribu, tapi didapatkan kekecewaan," jelasnya.

Selain lunas, dia juga sudah vaksin. Dia berharap pihak travel Abu Tour bisa memenuhi janji mereka dengan memberangkatkan semua jamaah. 

Rekomendasi Pembekuan Izin Abu Tours

Kepala Kantor Wilayah Kemenag Sulsel Abdul Wahid Tahir menilai pihak Abu Tours tidak punya itikad baik.

Bagaimana tidak, travel yang didirikan oleh Muhammad Hamzah Mamba itu hanya bisa berjanji akan memberangkatkan jamaah umrohnya 10 Februari, tapi sampai sekarang belum ada kabar.

Atas sikap Abu Tours, Wahid pun memutuskan untuk merekomendasikan ke Menteri Agama RI untuk cabut izin operasional Abu Tours.

"Saya sudah minta ke Menteri Agama, melalui surat dengan tembusan, Polda ,DPRD Sulsel, dan Gubernur Sulsel. Intinya kami tidak ingin ada umat yang dirugikan, " kata Wahid, sembari sebut dirinya saat ini sedang berada di luar kota Makassar.

"Saya perjalanan menuju Sinjai," katanya Senin (12/2/2018).

Terkait kemungkinan pembekuan tour dan travel haji umrah yang bermasalah, Wahid Tahir menyebutkan, itu menjadi kewenangan pusat, pasalnya izin wewenang Kementerian.

"Tapi kami akan laporkan semua kondisi di sini ke Menteri Agama," tambahnya. (*)

Penulis: Darul Amri Lobubun
Editor: Anita Kusuma Wardana
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help