TribunTimur/

Pilkada Serentak 2018

KPU Tetapkan Peserta Pilkada, Pemprov Sulsel Belum Rilis PJS Bupati

Telah mengirim 12 nama untuk diseleksi Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) RI mengisi jabatan Pjs.

KPU Tetapkan Peserta Pilkada, Pemprov Sulsel Belum Rilis PJS Bupati
MUH ABDIWAN/TRIBUN TIMUR
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) resmi menetapkan 4 pasangan calon yang akan bersaing di Pemilihan Gubernur Sulsel 2018 dalam rapat pleno terbuka di Hotel Sheraton Makassar, Senin (12/2/2018). Empat pasang yang dinyatakan lolos yakni Nurdin Abdullah-Sudirman Sulaiman dengan partai pengusung PAN, PDI-P, dan PKS (20 kursi). Selanjutnya, Nurdin Halid-Aziz Qahhar Mudzakkar yang diusung Golkar, Nasdem, Hanura, PKB, PKPI (35 kursi). Kemudian Ichsan Yasin Limpo-Andi Mudzakkar yang daftar melalui jalur perseorangan 501.046 dukungan). Terakhir Agus Arifin Nu'mang-Tanri Balilamo yang diusung Gerindra, PPP, PBB (19 kursi). tribun timur/muhammad abdiwan 

Laporan wartawan Tribun Timur, Saldy

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan sampai saat ini belum juga mengumumkan Pejabat Sementara (Pjs) yang akan menjabat di daerah yang sedang menggelar Pemilihan Kepala Daerah (Pemilukada) 2018.

Di Sulsel tercatat ada empat daerah yang kepala daerahnya sedang ikut perhelatan Pilkada, di antaranya Bone, Pare-pare, Jeneponto, dan Palopo.

Empat daerah ini masing-masing Bupati dan Wakilnya sedang terdaftar sebagai peserta.

Kepala Biro Pemerintahan Sulsel Hasan Basri Ambarala mengatakan pihaknya telah mengirim 12 nama untuk diseleksi Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) RI mengisi jabatan Pjs.

"Sampai sekarang belum ada keluar keputusan dari Kemendagri. Kita tunggu saja," kata Ambarala, Senin (12/2)

Lanjut dia, tidak menjadi masalah jika sampai detik ini belum ada Pjs, pasalnya pejabat lama masih menjabat hingga tanggal 15 Februari. Yang menjadi soal kata, Ambarala disaat tanggal 15 belum ditetapkan Pjs.

Ia menjelaskan tahapan Pemilukada sendiri, itu disaat masa kampanye sudah dimulai oleh KPU. Dimana, peserta yang berasal dari ASN atau Bupati, Walikota atau Gubernur (petahana) baru akan cuti disaat dimulainya tahap kampanye.

"Untuk kampanye sendiri itu akan digelar pada 15 Februari," katanya

Untuk 12 pejabat yang di rekomendasikan Pemprov Sulsel ke Kemendagri ini mereka yang belum pernah ditunjuk sebagai Plt atau Pjs kepala daerah.

"Melihat independensi, pejabat yang ditunjuk belum pernah menjabat PLt atau Pjs. Harapan Gubernur Sulsel Syahrul YL pelaksanaan ini berlangsung lancar," katanya.

Ia menambahkan, paling lambat nama yang ditunjuk sebagai Pjs akan diketahui 14 Februari.

"Jadi tak ada daerah yang kosong. Ketentuan KPU, mereka akan cuti saat kampanye," Ambarala menambahkan. (*)

Penulis: Saldy
Editor: Suryana Anas
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help