IPPI Tolak Wacana Perubahan Dapil di Kabupaten Enrekang

Perubahan Dapil itu sangat tidak sesuai syarat dan mekanisme yang ada, yakni tujuh prinsip dalam pemetaan Dapil.

IPPI Tolak Wacana Perubahan Dapil di Kabupaten Enrekang
m azis albar/tribunenrekang.com
Wakil Ketua II Bidang Hukum, HAM, dan, Advokasi IPPI Enrekang, Rudini

Laporan Wartawan TribunEnrekang.com, Muh Azis Albar

TRIBUNENREKANG.COM, ENREKANG - Ikatan putra putri Indonesia (IPPI) angkat bicara terkait danya wacana perubahan Daerah pemilihan (Dapil) di Kabupaten Enrekang pada Pemilu 2019.

Wakil Ketua II Bidang Hukum, HAM, dan Advokasi IPPI Enrekang, Rudini, sangat tidak setuju dan menolak adanya wacana digesernya Kecamatan Bungin dari Dapil satu menuju ke Dapil dua.

Menurutnya, perubahan Dapil itu sangat tidak sesuai syarat dan mekanisme yang ada, yakni tujuh prinsip dalam pemetaan Dapil

Dimana dalam tujuh prinsip itu terdapat integritas wilayah, berada dalam cakupan yang sama (coterminous), dan kohesivitas (memperhatikan sejarah, kondisi sosial budaya dan adat istiadat).

Baca: Ini 3 Opsi Pemetaan Dapil Enrekang untuk Pemilu 2019

Baca: Dapil Pinrang Bakal Bertambah, KPU Pinrang Gelar Uji Publik di Hotel M

"Kita perlu ketahui bahwa Kecamatan Bungin merupakan pemekaran dari Kecamatan Maiwa, sehingga sudah jelas secara histori ke dua daerah tersebut antara Maiwa dan Bungin ini tidak akan bisa terpisahkan," kata Rudini kepada TribunEnrekang.com, Minggu (11/2/2018).

Ia menambahkan, sejumlah masyarakat Kecamatan Bungin juga tidak menyetujui dan menerima ketika Bungin berada di dapil dua.

Untuk itu, pihaknya akan langsung menyerahkan bukti penolakan masyarakat ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulsel terkait aspirasi masyarakat itu.

"Kami akan bawa bukti ke KPU Sulsel bahwa masyarakat Bungin secara khusus lebih dominan tidak mendukung dan menolak jika mereka digeser ke dapil dua," tuturnya.(*)

Penulis: Muh. Asiz Albar
Editor: Hasriyani Latif
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help