Pilwali Makassar

Beda Pilihan, Ketua RT dan RW di Makassar Tak Boleh Dapat Intimidasi

Irwan menambahkan, RT dan RW digaji bukan dari dana pribadi lurah atau Wali Kota Makassar Danny Pomanto, tapi RT dan RW digaji melalui uang rakyat.

Beda Pilihan, Ketua RT dan RW di Makassar Tak Boleh Dapat Intimidasi
HANDOVER
Puluhan tokoh masyarakat se-Kelurahan Maricaya beserta Ketua RT dan RW menyatakan sikap untuk mendukung pasangan Appi-Cicu di Pilwali Makassar. 

Laporan Wartawan Tribun Timur Abdul Azis Alimuddin

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Anggota Komisi B DPRD Kota Makassar, Irwan Djafar mengatakan, jabatan ketua rukun tetangga dan rukun warga (RT/RW) merupakan hasil pemilihan oleh rakyat bukan hadiah ataupun hasil penunjukan dari lurah atau camat setempat.

"Karena itu ada beberapa hal yang perlu disadari oleh para ketua-ketua RT dan RW di Makassar. Tidak ada alasan RT/RW diintimidasi oleh aparat pilihan wali kota (lurah-camat)," ungkap Irwan, Minggu (11/2/2018).

Irwan menambahkan, RT dan RW digaji bukan dari dana pribadi lurah atau Wali Kota Makassar Danny Pomanto, tapi RT dan RW digaji melalui uang rakyat.

"Begitu juga fasilitas berupa HP pembagian DP. Itu bukan pemberian pribadi dari sesorang tetapi adalah dari uang rakyat," tambah Irwan.

Anggota Fraksi Nasdem DPRD Makassar ini menambahkan, lurah dan camat serta Danny Pomanto tidak bisa memecat atau mengganti jabatan RT dan RW di Makassar hanya karena beda pilihan.

"RT/RW dipilih oleh rakyat, maka rakyat saja yang bisa memberhentikannya. Harus dipahami bahwa RT/RW bukanlah pelayan lurah atau camat, tapi masyarakat. RT/RW bukan anak buah lurah dan camat karena RT/RW refresentasi dari masyarakat," tambah Irwan.

"Kepada RT/RW dan para penasehatnya mari kita sadari masing-masing bahwa gaji yang kita terima itu tidak sesuai dengan pagu yang ditetapkan bersama oleh DPRD yakni sebanyak 1 juta per RT/RW, kalaupun ada indikator harusnya proporsional," jelas Irwan.

"Kalau 8 indikator hanya tercapai tujuh harinya kita terima Rp 900 ribu bukan sebaiknya hanya 250 ribu, padahal indikator ini hampir semua RT dan RW di Makassar tercapai tapi faktanya tidak diberikan sesuai hak-haknya," tambah Irwan.(*)

Editor: Anita Kusuma Wardana
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help