DPRD Luwu Timur Terima Laporan Pupuk Bersubsidi, Ini Masalahnya

Rapat untuk mengetahui mekanisme penyaluran pupuk bersubsidi yang ditenggarai tidak tersalurkan secara baik dan benar.

DPRD Luwu Timur Terima Laporan Pupuk Bersubsidi, Ini Masalahnya
ivan/tribunlutim.com
Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi II di ruang di ruang Badan Anggaran (Banggar) DPRD Luwu Timur. 

Laporan Wartawan TribunLutim.com, Ivan Ismar

TRIBUNLUTIM.COM, MALILI - DPRD Luwu Timur menerima laporan pupuk bersubsidi tidak tepat sasaran.

Itu terungkap dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi II di ruang di ruang Badan Anggaran (Banggar) DPRD Luwu Timur, Jumat (9/2/2018).

Rapat dihadiri Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM), Dinas Pertanian, distributor dan pengecer pupuk subsidi se Luwu Timur.

Rapat untuk mengetahui mekanisme penyaluran pupuk bersubsidi yang ditenggarai tidak tersalurkan secara baik dan benar.

Baca: Warga Desa Wewangriu Luwu Timur Butuh Lampu Jalan

Ketua Komisi II Iwan Usman mengatakan, kewajiban pemerintah untuk menyalurkan pupuk bersubsidi kepada Kelompok Tani (Poktan).

"Poktan yang berhak sesuai aturan pemerintah atau rencana definitif kebutuhan kelompok (RDKK)," kata Iwan kepada wartawan, Sabtu (10/2/2018).

Iwan pun meminta distributor dan pengecer pupuk bersubsidi agar menaati aturan yang berlaku perihal pupuk bersubsidi.

"Tidak dibenarkan untuk membayar di depan (DO). Prinsipnya ada uang ada barang (pupuk)," jelas Iwan.

Baca: Dinsos Luwu Timur Laksanakan Kongres Anak, Ini Tujuannya

Olehnya itu, Komisi II meninjau langsung di lapangan guna mendapatkan informasi tambahan.

"Kami membutuhkan data valid untuk merumuskan yang terbaik penyelesaian carut-marut terkait pupuk subsidi," imbuh Iwan.

Rapat juga dihadiri Wakil Ketua Komisi Andi Baharuddin, anggota komisi, Suwandi Sujito, Harisah Suharjo, Sukman Sadike dan I Made Sariana.(*)

Penulis: Ivan Ismar
Editor: Mahyuddin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help